Mediapriangan.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya buka suara menyikapi kritik tajam dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait program pembinaan karakter siswa bermasalah di Barak TNI.
Program tersebut menuai kontroversi setelah sejumlah siswa dari Purwakarta dan Bandung dikirim ke barak militer sebagai bagian dari pelatihan disiplin dan pembentukan karakter.
KPAI menyoroti adanya dugaan tekanan terhadap siswa yang enggan mengikuti program, bahkan berisiko tidak naik kelas.
Namun, Dedi menolak tudingan tersebut. Ia menilai langkah itu merupakan upaya nyata pemerintah daerah dalam memperbaiki moral generasi muda.
“Kalau KPAI merasa ada yang salah, mari kita turun bersama. Jangan hanya komentar dari jauh,” ujar Dedi Mulyadi saat ditemui media di Purwakarta, Minggu, 18 Mei 2025.
Menurutnya, pembinaan karakter tidak cukup hanya dengan teori atau diskusi.
Ia mendorong semua pihak, termasuk KPAI, untuk terjun langsung dalam membina generasi muda, khususnya mereka yang terindikasi terlibat dalam kenakalan remaja.
Dedi menegaskan bahwa pendekatan militer yang diterapkan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan membangun disiplin dan tanggung jawab.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat, dan lembaga perlindungan anak dalam menyelesaikan persoalan sosial.
Senada dengan Dedi, Komandan Resimen Armed 1 Sthira Yudha, Kolonel Arm Roni Junaidi, juga memastikan bahwa tidak ada unsur kekerasan dalam pelaksanaan program tersebut.
"Semua dilakukan dengan prinsip pembinaan. Kami pastikan fasilitas terus ditingkatkan agar nyaman, dan yang terpenting, tidak ada kekerasan sama sekali," ujarnya.