Mediapriangan.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menyoroti tindakan perusakan alam di kawasan Puncak Bogor tidak bisa dimaafkan.
Sebelumnya, Dedi sempat menangis saat menertibkan lahan di Puncak, seraya mengatakan kawasan pegunungan adalah sesuatu yang amat dihormati dan sakral bagi orang Sunda.
Peristiwa itu pun sempat viral di media sosial (medsos), terlebih Dedi juga menjelaskan terkait makna pegunungan bagi orang Jawa.
"Saya mungkin orang yang mengerti sebagai orang Sunda, orang Jawa juga sama, yang mengerti ajaran leluhur," tutur Dedi di kawasan Bogor, pada Maret 2025 lalu.
"Karena bagi orang Sunda dan orang Jawa, gunung itu sesuatu yang sakral, gunung itu sesuatu yang dihormati," terangnya.
Berkaca dari hal itu, kini Dedi kembali menyinggung tindakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah merusak alam di Jabar.
Dedi menuturkan peristiwa penertiban kawasan Puncak Bogor dalam kunjungan kerjanya di Kuningan, Jabar.
"Itu tidak bisa dimaafkan, karena gunung, laut, air, angin, itu adalah 'ibu' kita semua," tutur Dedi sebagaimana dilansir dari YouTube Lembur Pakuan Channel, pada Minggu, 4 Mei 2025.
Kemudian, Dedi juga menyinggung kebiasaan warga yang tergolong memiliki tingkat ekonomi atas alias orang kaya, kerap pergi plesiran ke wilayah alam.
Di sisi lain, Gubernur Jabar itu pun menyinggung oknum pejabat 'orang kaya' yang dengan sengaja merusak alam untuk kepentingannya sendiri.
Artikel Terkait
Siswa Nakal Bakal Dikirim ke Barak TNI? Dedi Mulyadi Ungkap Latihan Disiplin dan Mandiri ala Militer untuk Pelajar
Dedi Mulyadi Tegaskan Siswa Nakal Dilatih di TNI Bukan untuk Perang, KDM Jelaskan Tujuan Pengiriman ke Barak Militer
Dedi Mulyadi Beri Rp300 Juta untuk Korban Dugaan Kekerasan OCI Taman Safari, Singgung Masa Lalu Tak Bisa Diubah
Dedi Mulyadi Soroti Kasus Kekerasan OCI Taman Safari, Gugat-gugatan Tak Selesai, Lebih Baik Fokus ke Pemulihan
Dedi Mulyadi Ungkap Orang Tua Kirim Anak ke Barak Militer, Bongkar Aksi Brutal Siswa Nakal Tawuran di Purwakarta
Dedi Mulyadi Blak-blakan di Hari Buruh 2025: Sindir Kebijakan Lama dan Janjikan Terobosan Baru di Jawa Barat