Kedua, diperlukan peta jalan pembangunan yang terintegrasi antara pembangunan tol dengan rencana pembangunan daerah dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal ini bertujuan untuk memastikan keterkaitan antara pembangunan tol dengan rencana pengembangan daerah.
Ketiga, perlu dilakukan transformasi dalam hal perbaikan regulasi, birokrasi, dan koordinasi. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan antara lain, peraturan daerah pendukung, kemudahan perizinan, penguatan tata ruang (RTRW/RDTR), insentif pajak, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, dukungan sumber daya manusia (SDM), pembiayaan, kesiapan proyek untuk penawaran (Project Ready To Offers), dan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Keempat, kolaborasi perlu ditingkatkan dengan melibatkan pelaku usaha, civitas akademika, asosiasi, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Ini akan memastikan dukungan bersama dalam memanfaatkan peluang pembangunan tol.
Meskipun pembangunan jalan tol memiliki dampak positif, namun juga membawa risiko terhadap perekonomian daerah jika tidak dipersiapkan dengan baik.
Beberapa risiko yang perlu diantisipasi antara lain 1) isu lingkungan seperti sampah, banjir, dan gangguan terhadap irigasi pertanian; 2) perubahan pola aktivitas penduduk, khususnya generasi digital yang cenderung beraktivitas di luar Priangan Timur; 3) perubahan tata ruang yang dapat terjadi akibat perencanaan yang tidak terkoordinasi; dan 4) potensi perlambatan ekonomi.
Baca Juga: Warga Tasikmalaya Ingin Punya Dua Exit Tol Getaci, Begini Kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
FGD Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Pasca Pembangunan Jalan Tol Getaci diharapkan dapat menciptakan sinergi di Priangan Timur.
Kolaborasi antara semua pihak diharapkan dapat mengoptimalkan pembangunan Tol Getaci yang dijadwalkan dimulai pada tahun 2024, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Priangan Timur.***