Jelang Pilkada 2024, Pj Wali Kota Banjar Resmi Buka Rakor Pemantauan Situasi Politik Daerah yang Aman dan Kondusif

Mediapriangan.com - Pada Selasa, 8 Oktober 2024, Penjabat (Pj.) Wali Kota Banjar Dr. Hj. Ida Wahida Hidayati, S.E., S.H., M.Si. membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan Situasi Politik Daerah.

Rakor ini diselenggarakan di Grand Metro Hotel, Kota Tasikmalaya, sebagai persiapan menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar tahun 2024.

Rakor tersebut menghadirkan dua narasumber yaitu Penanggung Jawab Perundang-undangan dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, serta Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga: Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pj. Wali Kota Banjar Ajak Masyarakat Manfaatkan Program Hingga 30 November 2024

Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Pemantau Situasi Politik yang terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Banjar, Bawaslu, serta KPU Kota Banjar.

Selain itu, hadir juga Asisten Sekretaris Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, staf ahli bidang hukum, politik, dan pemerintahan, serta Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Kota Tasikmalaya beserta para Kepala Perangkat Daerah lainnya.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjar menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini diadakan untuk memantau situasi dan kondisi politik serta keamanan di Kota Banjar menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar.

Baca Juga: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar, Langkah Penting KPU Menuju Pilkada 2024

“Penting bagi kita untuk melakukan deteksi dini dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan stabilitas, kenyamanan, dan keamanan di Kota Banjar,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa hasil pemantauan ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi tim untuk melakukan evaluasi dan pelaporan mengenai perkembangan politik di Kota Banjar.

"Hasil pemantauan ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi tim untuk melakukan evaluasi dan pelaporan mengenai perkembangan politik di Kota Banjar," harapnya.

Baca Juga: KPU Kota Banjar Tetapkan 154.424 Pemilih Tetap untuk Pilkada 2024, Berikut Rincian DPT dan Tahapan Selanjutnya

Dalam arahannya, Pj. Wali Kota Banjar menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan implementasi dari Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 yang mengatur pedoman pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerah.

“Di Kota Banjar, Tim Pemantauan telah dibentuk melalui Surat Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2024," ujarnya.