Polemik SPMB 2026 Jabar Memanas, Laskar Benteng Indonesia Desak Gubernur Copot Kadisdik

BANDUNG, Mediapriangan.com - Polemik SPMB 2026 Jabar terus menjadi perhatian publik setelah berbagai keluhan dari masyarakat bermunculan selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Sejumlah persoalan yang berkaitan dengan sistem pendaftaran, verifikasi data, hingga kendala teknis di lapangan memicu reaksi dari berbagai pihak.

Situasi tersebut bahkan berujung pada aksi penyampaian aspirasi di Kantor Disdik Jabar pada 9 Juni 2026. Sejumlah orang tua siswa mendatangi lokasi untuk meminta penjelasan terkait berbagai kendala yang mereka alami selama mengikuti tahapan SPMB 2026 Jabar.

Di tengah polemik SPMB yang berkembang, Laskar Benteng Indonesia ikut menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan program tersebut. Organisasi masyarakat itu menilai masih terdapat berbagai persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Disdik Jabar.

Baca Juga: PCMB Jawa Barat Diperpanjang hingga 11 Juni 2026, Pemetaan Calon Murid Baru dan SPMB Segera Berlanjut

Wakil Sekretaris Jenderal Laskar Benteng Indonesia, Eri Kurnia Febri Fahrozi, SE, mengatakan banyak orang tua siswa mengaku kesulitan memperoleh kejelasan mengenai berbagai kendala yang mereka hadapi dalam pelaksanaan SPMB 2026 Jabar.

"Banyak orang tua murid hadir ke Disdik Jabar untuk konfirmasi hal tersebut akan tetapi di sana mereka malah menerima sikap yang tidak jelas dari pihak Disdik," kata Eri dalam keterangannya, pada Rabu, 10 Juni 2026.

"Dan sampai gubernur pun turun tangan ke lokasi, alhasil ditemukan beberapa hal yang menurut gubernur ada kesalahan dalam pembuatan sistem," sambungnya.

Baca Juga: Wamendikdasmen Tinjau Sekolah di Tasikmalaya, Soroti Ribuan Ruang Kelas Rusak

Menurut Eri, polemik SPMB yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pimpinan instansi yang menangani pelaksanaannya. Karena itu, ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyelenggara program.

Laskar Benteng Indonesia secara terbuka meminta Gubernur Jawa Barat mengambil langkah tegas terhadap Kadisdik Jabar. Permintaan tersebut disampaikan sebagai respons atas berbagai persoalan yang muncul selama proses SPMB 2026 Jabar berlangsung.

"Tidak mungkin hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab seorang pimpinan di lingkungaan dinas terkait," tegas Eri.

Baca Juga: Buka Kuota 384 Kursi, Sekolah MAUNG SMAN 1 Singaparna Targetkan Penjaringan Siswa Unggul

Ia juga mempertanyakan efektivitas sistem yang digunakan dalam pelaksanaan SPMB 2026 Jabar. Menurutnya, berbagai kendala yang dialami masyarakat menunjukkan perlunya evaluasi terhadap proses pengembangan dan pengelolaan sistem tersebut.

Selain menyoroti aspek teknis, Eri menyinggung penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru. Ia menilai masyarakat berhak memperoleh layanan yang optimal mengingat program tersebut didukung oleh anggaran negara.