Hadiri Halal Bihalal Idul Fitri 1444 H PCNU Kota Banjar, Wakil Wali Kota Sampaikan Tujuan dan Sejarahnya

Mediapriangan.com - Wakil Wali Kota Banjar, H. Nana Suryana, S.Pd., M.H., menghadiri acara Halal Bihalal Idul Fitri 1444 H/2023 M Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Banjar, pada Sabtu, 20 Mei 2023.

Acara Halal Bihalal yang dilaksanakan di Gedung PCNU Kota Banjar ini, dihadiri oleh Waka Polres Banjar, Rois Syuriyah PCNU, Ketua Tanfidziah PCNU, Ketua Fatayat NU, Ketua Muslimat NU, dan Sahabat NU.

Dalam acara Halal Bihalal PCNU tersebut, Wakil Wali Kota Banjar menyampaikan selamat Idul Fitri 1444 H dan memohon maaf lahir dan batin atas kekhilafan yang diperbuat oleh dirinya dan Pemerintah Kota Banjar.

Baca Juga: Pemerintah Kota Banjar Kembali Raih Predikat Opini WTP yang Ke 14 Kali, Atas LHP Tahun 2022 Dari BPK RI

"Mohon maaf lahir dan batin atas kekhilafan yang diperbuat oleh dirinya dan Pemerintah Kota Banjar. Ia menyadari bahwa manusia memiliki kekhilafan dan kesalahan," ucapnya.

Wakil Wali Kota menjelaskan bahwa Halal Bihalal merupakan budaya Indonesia yang dicetuskan oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah pada tahun 1948.

KH. Wahab, sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, memperkenalkan istilah Halal Bihalal kepada Bung Karno sebagai bentuk silaturahmi antar-pemimpin politik yang saat itu masih terjadi konflik.

Baca Juga: Thrust Defender 125 2023, Skutik Adventure Terbaru, Desain Sporty dan Futuristik, Cek spesifikasi dan Harganya

"Sejarah Halal Bihalal sejalan dengan tema kegiatan ini, yaitu "Memperkuat silaturahmi memperkokoh persatuan menyambut Tahun Politik 2024", katanya.

Wakil Wali Kota meyakini bahwa NU merupakan organisasi yang mencintai perdamaian namun tetap berani bertindak jika perdamaian dan persatuan diganggu.

Wakil Wali Kota juga menyatakan bahwa dalam tahun politik mendatang, dinamika politik di Kota Banjar pasti akan ada, tetapi dalam batas yang wajar dan normal.

Baca Juga: Wali Kota Banjar Lantik Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama dan Pimpinan Tinggi Pratama

"Setiap individu berhak memilih dan dipilih serta memiliki perbedaan pilihan. Perbedaan ini harus diterima sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak perlu diperdebatkan," jelasnya.