"Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, memang sangat parah," ungkap AHY.
"Hampir semua struktur bangunan, baik milik masyarakat maupun milik pemerintah, hancur atau rusak berat akibat banjir besar dan longsor beberapa waktu lalu," tambahnya.
AHY menjelaskan bahwa saat ini pemerintah memfokuskan penanganan darurat, mulai dari pemberian tenda, air bersih, layanan kesehatan hingga memastikan akses logistik terus berjalan.
Kebutuhan dasar warga menjadi prioritas, mengingat banyak permukiman lumpuh dan fasum rusak belum bisa dipulihkan.
"Bantuan logistik, seperti beras dan sembako, harus terus mengalir karena masyarakat sama sekali tidak memiliki daya untuk mencukupi kebutuhan harian," ucap AHY.
Selain itu, AHY menegaskan percepatan pengerahan alat berat mutlak diperlukan untuk pemulihan wilayah. Kerusakan infrastruktur, termasuk Kontur Jalan Aceh Tamiang, jalan terputus, serta jembatan yang hancur membuat pemulihan tidak dapat dilakukan tanpa dukungan penuh dari kementerian teknis.
Baca Juga: Dorong Lingkungan Berkelanjutan, Telkomsel Poin dan Kitabisa Tanam 3.000 Lamun di Pangandaran
"Antar-kecamatan dan antar-desa harus bisa tersambung kembali, karena banyak jalan putus dan jembatan hancur yang perlu segera diperbaiki," sebut AHY.
"Pengerahan alat-alat berat seperti eskavator, loader, dan backhoe harus dikawal bersama, agar proses pembersihan dan perbaikan dapat berjalan cepat," tandasnya.
Situasi Kerusakan Kontur Jalan Aceh Tamiang ini menegaskan bahwa upaya pemulihan pascabendana tidak hanya membutuhkan penanganan cepat, tetapi juga evaluasi jangka panjang terhadap kondisi bawah tanah.
Fenomena tanah bertekstur agar-agar yang muncul setelah Banjir Bandang 2025 menunjukkan kompleksitas masalah yang harus diselesaikan secara sistematis agar warga kembali mendapatkan akses aman dan layak.***