TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Ribuan guru madrasah yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) bersama guru sekolah swasta di Kota Tasikmalaya menggelar aksi damai dengan mendatangi Kantor Balai Kota Tasikmalaya, Senin (25/1/2026).
Massa aksi bergerak menggunakan ratusan kendaraan roda dua yang dipimpin satu kendaraan komando. Sekitar pukul 14.00 WIB, rombongan tiba dan berkumpul di Jalan Letnan Harun, tepat di depan pintu utama Balai Kota Tasikmalaya. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota.
Dalam orasinya, para perwakilan guru menyuarakan kegelisahan atas kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada madrasah dan sekolah swasta, khususnya terkait rencana pengangkatan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami datang ke sini bukan untuk melawan negara, bukan untuk makar. Kami hanya ingin difasilitasi agar suara guru madrasah bisa didengar oleh pemerintah pusat,” ujar salah seorang orator di hadapan massa.
Para guru menegaskan bahwa keberadaan madrasah bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan bagian dari sejarah panjang pembangunan sumber daya manusia bangsa.
“Guru madrasah hadir untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi hari ini kami seperti dikalahkan oleh program yang baru seumur jagung,” lanjut orator.
Baca Juga: Viral di Medsos, Guru PAUD Bongkar Gaji Sebulan Rp100-500 Ribu, Meski Mengajar Belasan Tahun
Massa aksi juga menekankan bahwa perjuangan tersebut bukan bentuk permintaan belas kasihan, melainkan tuntutan atas keadilan setelah puluhan tahun mengabdi dengan kesejahteraan yang minim.
“Kami tidak mengemis dan tidak ingin dikasihani. Kami hanya ingin diperhatikan. Apa yang kami lakukan hari ini bukan kebencian kepada negara, tetapi jeritan agar negara hadir,” tegasnya.
Sekretaris PD Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Kota Tasikmalaya, Arif Ripandi, M.Pd, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi sekitar 2.900 guru madrasah, mulai dari RA hingga Aliyah, yang telah mengabdi puluhan tahun namun masih terpinggirkan.
Baca Juga: Viral di Medsos, Guru Honorer Bandingkan Kesenjangan Gaji dengan Sopir MBG hingga Menangis
Menurut Arif, gerakan ini merupakan bentuk kontrol kebijakan atas implementasi Instruksi Presiden terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami tidak menolak program MBG. Yang kami persoalkan adalah kebijakan prioritas pengangkatan sekitar 32 ribu petugas SPPG menjadi PPPK, sementara guru madrasah yang puluhan tahun mengabdi justru terabaikan,” kata Arif.