Ia menilai kebijakan tersebut melukai rasa keadilan, terlebih sebagian besar dapur SPPG dikelola swasta, namun para petugasnya justru diprioritaskan menjadi aparatur pemerintah.
“SPPG baru berjalan enam bulan, sementara madrasah sudah puluhan tahun mencetak jutaan anak bangsa. Seharusnya prioritas pengangkatan PPPK adalah guru untuk menyetarakan kesejahteraan,” tegasnya.
Arif juga menyinggung kondisi ekonomi guru madrasah yang selama bertahun-tahun hanya menerima honor Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan, jauh dari kata layak.
“Bandingkan dengan honor petugas SPPG—mulai dari tenaga dapur hingga kepala SPPG—yang nilainya sangat signifikan. Di mana rasa keadilannya?” ujarnya.
PGM Kota Tasikmalaya meminta Presiden RI mengeluarkan kebijakan afirmatif yang setara bagi guru madrasah dan guru swasta agar percepatan pengangkatan status dan peningkatan kesejahteraan dapat terwujud.
“Jika kesejahteraan guru meningkat, kualitas pendidikan nasional juga akan ikut meningkat,” pungkas Arif.
Di tengah aksi, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Chandra bersama Sekda Kota Tasikmalaya Asep Gofarulloh menemui massa. Diky menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disuarakan para guru.
Baca Juga: Kasus Kepala SPPG Bekasi Diduga Lecehkan Bawahan, Korban Cerita Pelecehan Berkedok Permintaan Maaf
“Kami di daerah tidak ingin kebijakan pemerintah pusat justru menjadi sumber adu domba di masyarakat. Apa yang disampaikan para guru madrasah ini sangat wajar dan insyaallah akan kami sampaikan kepada pimpinan,” ujar Diky.
Ia berharap kebijakan nasional ke depan mampu memberikan rasa keadilan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Setelah hampir satu jam menyampaikan aspirasi, massa aksi membubarkan diri secara tertib dan damai.***
Artikel Terkait
Ribuan Guru Honorer Kabupaten Tasikmalaya Ancam Mogok Ngajar
Sekda Sebut Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Sedang Berjuang Untuk Guru Honorer
Pengangkatan PPPK Secara Bertahap, Yod: Guru Honorer Mudah-mudahan Bisa Diangkat Jadi PNS Atau PPPK
Karena Keterbatasan Kuota, Ribuan Guru Honorer di Jawa Barat, Tidak Bisa Diangkat Menjadi PPPK
Jelang Seleksi Calon PPPK 2023, Bupati Ade Beri Pengarahan Ribuan Nakes dan Guru Honorer Kabupaten Tasikmalaya
BSU Rp300 Ribu Cair Juni–Juli 2025, 17,3 Juta Pekerja dan Guru Honorer Terima Bantuan, Ini Syarat dan Rinciannya!
Tangis Guru Honorer Pecah di DPR, Gaji Cuma Rp540 Ribu, Mengaku Tak Punya 'Orang Dalam' untuk Jadi PPPK
DPRD Ciamis Terima Aspirasi Guru Honorer, Desak Pemerintah Pusat dan Daerah Wujudkan Kesejahteraan Tenaga Pendidik
Viral di Medsos, Guru Honorer Bandingkan Kesenjangan Gaji dengan Sopir MBG hingga Menangis
Guru honorer Muaro Jambi terseret kasus razia rambut, curhat ke DPR soal nasib keluarga