"Lantas mengapa bisa terjadi hal ini dibuat oleh disdik jabar dan otomatis ada anggaran negara yang di pakai untuk membuat sistem yang katakanlah dibuat oleh dinas yang tidak tepat," terang Eri.
Baca Juga: Cetak Tenaga Kesehatan Berkualitas, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Wisuda 272 Lulusan
"Maka kami selaku masyarakat jabar meminta Gubernur mencopot Kadisdik Jabar segera sebagai bentuk ketegasan dari Gubernur Jabar," tandasnya.
Hingga kini, polemik SPMB masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Jawa Barat. Berbagai keluhan orang tua siswa terkait sistem penerimaan murid baru diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Disdik Jabar agar pelaksanaan SPMB 2026 Jabar berjalan lebih baik dan transparan pada tahap berikutnya.
Perkembangan polemik SPMB tersebut juga menjadi perhatian publik karena menyangkut akses pendidikan bagi calon peserta didik di berbagai daerah di Jawa Barat.***