TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Pelaksanaan SPMB 2026 di Kota Tasikmalaya masih menyisakan sejumlah catatan setelah tahun ajaran baru 2026-2027 mulai berjalan. Minimnya sosialisasi mengenai aturan dan mekanisme penerimaan murid baru menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian.
Sejumlah orang tua mengaku masih kebingungan memahami proses SPMB 2026. Kondisi tersebut kemudian mendapat sorotan dari DPRD Jabar yang menilai pelaksanaan penerimaan murid baru perlu dievaluasi agar tidak kembali menimbulkan persoalan pada tahun berikutnya.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Saeful Bachri, S.H, M.A.P., menilai pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki pelaksanaan SPMB 2026. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah waktu sosialisasi yang dinilai terlalu singkat.
Baca Juga: Debit Air Situ Gede Surut Drastis, 250 Hektare Lahan Pertanian di Kota Tasik Terancam Kekeringan
Menurut Saeful, perubahan regulasi SPMB 2026 seharusnya disampaikan lebih awal agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk memahami aturan, persyaratan, serta tahapan pendaftaran.
"Ini harus menjadi catatan penting untuk evaluasi. Sosialisasi jangan mepet. Beri waktu yang cukup agar masyarakat paham," kata Saeful seusai menghadiri kegiatan di Kota Tasikmalaya, Senin (20/07/2026).
Saeful mengatakan, masih terdapat orang tua yang baru mengetahui sejumlah ketentuan ketika proses pendaftaran SPMB 2026 telah dibuka. Informasi mengenai persyaratan jarak sekolah atau zonasi hingga jalur afirmasi disebut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.
Akibat minimnya informasi tersebut, sejumlah calon peserta didik berpotensi mengalami kendala saat mendaftar ke sekolah yang dituju. Termasuk ketika harus memenuhi sistem poin maupun melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
"Kalau informasinya memang sudah telat, maka yang dirugikan ya masyarakat sendiri. Padahal ini menyangkut masa depan anak-anak," tegasnya.
Selain mekanisme SPMB 2026 secara umum, DPRD Jabar juga menyoroti sosialisasi program Sekolah Maung. Program sekolah unggulan yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut menjadi salah satu hal baru yang turut diperkenalkan dalam pelaksanaan SPMB 2026.
Baca Juga: Maraton 49 Hari, GP Ansor Tasikmalaya Tuntaskan Konferancab di 39 Kecamatan
Namun, menurut Saeful, informasi mengenai Sekolah Maung belum sepenuhnya diketahui masyarakat. Minimnya sosialisasi membuat sebagian orang tua masih belum memahami konsep, lokasi, hingga mekanisme pendaftaran program Sekolah Maung.
"Keberadaan Sekolah Maung perlu disosialisasikan lebih masif. Jangan sampai karena kurang informasi, anak-anak justru kehilangan hak untuk sekolah," kata Saeful.