BANDUNG, Mediapriangan.com - Sekretariat DPRD dituntut mengambil peran lebih besar dalam pemerintahan daerah, bukan hanya mengurus dokumen dan administrasi. Kemampuan membaca persoalan pembangunan, menguasai data, serta menjembatani kebutuhan legislatif dan eksekutif menjadi bagian penting dari tugas lembaga tersebut.
Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman saat memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) di Rooftop Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis, 15 Oktober 2026.
Dalam kegiatan bertema penguatan peran Sekretariat DPRD dalam hubungan kelembagaan DPRD dengan eksekutif tersebut, Herman hadir mewakili Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana atau besarnya anggaran yang terserap. Hal yang lebih penting adalah perubahan nyata yang dihasilkan kebijakan dan manfaatnya bagi masyarakat.
Herman Suryatman Tekankan Target Pembangunan
Herman Suryatman mengingatkan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan seharusnya berangkat dari hasil akhir yang ingin dicapai. Anggaran, pengelolaan keuangan, dan administrasi merupakan perangkat pendukung, bukan sasaran utama pemerintahan.
“Start from the end dalam perspektif perencanaan biasanya saya akan memulai dari akhir. Bukan dari anggaran, bukan dari keuangan, bukan dari administrasi. Itu hanya alat,” demikian pesan utama Herman dalam arahannya.
Menurut dia, setiap program pemerintah perlu memiliki target yang jelas dan terukur. Target tersebut juga harus cukup progresif untuk mendorong aparatur bekerja lebih serius dalam mencapai perubahan yang diharapkan.
"Targetnya progresif, karena target yang tidak progresif tidak akan membuat kita takut, tapi target yang membuat kita takut, itu yang akan mendorong kita mencapai tujuan," kata Herman.
Pandangan tersebut menempatkan hasil pembangunan sebagai tolok ukur kinerja birokrasi. Pemerintah perlu mampu menunjukkan dampak kebijakan, mulai dari penurunan angka kemiskinan dan pengangguran hingga peningkatan kualitas pembangunan manusia.
Dengan pendekatan itu, keberhasilan tidak berhenti pada terlaksananya program atau tercapainya target administratif. Pemerintah juga harus dapat menjelaskan sejauh mana kebijakan yang dijalankan menjawab kebutuhan masyarakat.