Sekretariat DPRD Perlu Menguasai Data Pembangunan
Selain mendorong orientasi pada hasil, Herman menilai pemahaman terhadap kondisi daerah menjadi bekal penting bagi aparatur Sekretariat DPRD.
Mereka perlu memahami persoalan pembangunan secara menyeluruh, termasuk indikator makro dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Penguasaan data hingga tingkat wilayah terkecil juga menjadi perhatian. Informasi yang akurat dapat membantu pemerintah mengenali persoalan lebih awal dan menentukan langkah yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Herman mengingatkan bahwa tanpa dukungan data yang memadai, pelaksanaan program berisiko hanya mengikuti kebiasaan atau baru bergerak setelah persoalan muncul. Padahal, kebijakan publik semestinya disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Sekretariat DPRD memiliki posisi strategis untuk membantu pimpinan dan anggota dewan memperoleh informasi yang utuh mengenai kondisi pembangunan daerah.
Peran Sekretariat DPRD tidak sebatas menyiapkan kebutuhan persidangan atau menyelesaikan urusan administrasi. Lembaga ini juga perlu memastikan informasi yang dibutuhkan DPRD tersedia secara akurat agar pembahasan kebijakan memiliki dasar yang kuat.
Baca Juga: Karhutla Bromo Tewaskan Empat Orang, Asap Pekat dan Angin Berubah Arah Bikin Tim Terjebak
Sinergi DPRD dan Eksekutif Harus Berdampak bagi Masyarakat
Hubungan antara legislatif dan eksekutif menjadi bagian lain yang ditekankan Herman. Menurutnya, Sekretariat DPRD dapat berperan sebagai penghubung yang membantu memperlancar komunikasi serta menyelaraskan kebutuhan DPRD dengan substansi kebijakan yang disiapkan perangkat daerah.
Posisi tersebut berkaitan langsung dengan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya perlu dijalankan dengan memperhatikan tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, aparatur Sekretariat DPRD perlu memahami substansi kebijakan, bukan hanya proses administratif yang menyertainya. Pemahaman tersebut dibutuhkan agar komunikasi antarlembaga lebih efektif dan pembahasan kebijakan tidak terlepas dari persoalan yang dihadapi masyarakat.
Herman juga menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan pembangunan. Birokrasi dituntut memastikan program dan kebijakan tetap berjalan efektif meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.***
Artikel Terkait
Izin Rudy Mas'ud ke Singapura Disorot Saat Karhutla Kaltim Belum Tuntas, Kemendagri Minta Bukti soal Dugaan Nonton F1
Megawati dan Hyundai Hillstate Terdesak, Silva dan GS Caltex Siap Mengadang Misi Tiket Semifinal di KOVO Cup 2026
OTT Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Juru Bicara KPK Sita Rp1,9 Miliar dan Ungkap 5 Klaster Dugaan Korupsi
Kabut Asap Palangka Raya Mulai Berkurang Usai Hujan Turun, Warga Lega dan Dinkes Siagakan 11 Puskesmas
GS Caltex Libas Hyundai Hillstate 3-0 di Kovo Cup 2026, Megawati dan Jordan Wilson Gagal Bendung Gyselle Silva
SDN 2 Margaharja Ciamis Direvitalisasi, Bupati Herdiat Sunarya Ingatkan Pentingnya Merawat Fasilitas Sekolah