TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Ketidakhadiran Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan untuk menemui massa menjadi salah satu pemicu kekecewaan peserta demo refleksi 25 tahun Kota Tasikmalaya, Jumat, 16 Oktober 2026. Aksi yang berlangsung di kompleks Bale Kota Tasikmalaya itu berujung ricuh setelah massa menerobos barisan pengamanan dan memasuki sejumlah ruangan pejabat.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus dan Poros Pelajar se-Kota Tasikmalaya bahkan bertahan di dalam kompleks pemerintahan hingga Jumat sore. Mereka meminta pimpinan daerah memberikan tanggapan langsung atas berbagai persoalan pembangunan dan kebijakan pemerintah kota.
Sebelum berhasil memasuki kompleks, peserta aksi sempat tertahan di gerbang utama oleh aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Situasi kemudian memanas ketika massa memaksa masuk dengan memanjat benteng setelah akses dari pintu utama tidak berhasil ditembus.
Di depan gerbang utama, peserta aksi juga membakar ban bekas. Setelah melewati barisan pengamanan, massa bergerak ke bagian dalam kompleks Bale Kota Tasikmalaya.
Setibanya di lokasi, peserta aksi tidak menemukan Wali Kota Tasikmalaya. Mereka juga tidak dapat menemui pimpinan daerah karena akses menuju ruang kerja wali kota tertutup.
Massa kemudian menduduki sejumlah ruangan di sekitar ruang kerja wali kota dan memilih bertahan sambil menunggu respons pemerintah daerah.
Koordinator lapangan aksi, Teni Ramdani, menyampaikan kekecewaannya karena wali kota tidak hadir untuk menemui peserta demonstrasi.
“Jelas bahwa hari ini kami dari Aliansi Cipayung Plus dan Poros Pelajar se-Kota Tasikmalaya merasa kecewa, merasa tidak diindahkan. Lagi dan lagi Wali Kota Tasikmalaya hari ini tidak ada dan tidak menemui massa aksi” ujarnya.
Dalam demo refleksi 25 tahun Kota Tasikmalaya tersebut, massa menyampaikan kritik terhadap arah pembangunan daerah, terutama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Mereka menilai pemerintah kota belum optimal memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Menurut peserta aksi, pembangunan selama ini dinilai lebih menonjolkan kegiatan seremonial dan proyek fisik yang bersifat kosmetik dibandingkan penyelesaian persoalan yang langsung dirasakan masyarakat kecil.
Kritik juga diarahkan pada sejumlah kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan peraturan daerah oleh Satpol PP. Massa menilai penegakan aturan belum sepenuhnya berpihak kepada kelompok masyarakat kecil.