Mediapriangan.com - Berdasarkan hasil LHP BPK, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Opini WTP) untuk ke-7 kalinya secara berturut-turut yang diberikan oleh BPK RI.
Penyerahan penghargaan Opini WTP atas LHP ini diserahkan langsung kepada Penjabat Wali Kota Tasikmalaya Dr. Cheka Virgowansyah, SSTP., M.E. di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, pada Jumat 5 Mei 2023.
Penghargaan Opini WTP dilaksanakan dalam acara penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar.
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asisten Administrasi Umum, Kepala BPKAD, dan Inspektur Kota Tasikmalaya turut mendampingi dalam acara tersebut.
Penjabat Wali Kota menyampaikan rasa terima kasih kepada DPRD Kota Tasikmalaya dan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya atas kinerja dan kolaborasinya sehingga Kota Tasikmalaya dapat mempertahankan Opini WTP.
Ia juga berharap agar ke depannya Kota Tasikmalaya dapat lebih baik lagi dengan terus meningkatkan kolaborasi untuk mempertahankan Opini WTP.
Baca Juga: Momentum Peringatan Hari Buruh 2023, Pemerintah Kota Tasikmalaya Salurkan Ratusan Paket Sembako
Ia juga berharap, melalui pencapaian WTP ini, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal keuangan, dapat berjalan efektif dan tepat sasaran untuk penyelenggaraan pembangunan.
Hal ini karena Opini WTP bukan hanya sekedar tujuan dari pengelolaan keuangan, melainkan harus menjadi motivasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan dapat memberikan manfaat serta menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Kota Tasikmalaya sesuai dengan Indikator Kinerja Utama.
"Predikat Opini WTP harus menjadi motivasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan dapat memberikan manfaat serta menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Kota Tasikmalaya," katanya.
Baca Juga: Pj. Wali Kota Tasikmalaya Tinjau TPS Kota Tasikmalaya Pasca Libur Idul Fitri 2023
Selain itu, di tengah kondisi anggaran yang terbatas, ia juga mengimbau agar seluruh OPD dapat berupaya lebih efektif dan efisien dalam mengelola anggaran sehingga anggaran yang ada dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.