Karena Indonesia negara kepulauan yang tentunya tiap daerah berbeda, dalam pelaksanaan MBG ini tidak memiliki standar nasional untuk menunya.
BGN hanya memberikan instruksi dengan fokus pada komposisi gizi MBG, bukan pada menu.
“Tapi itu contoh bahwa badan gizi tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi,” terang Dadan.
Baca Juga: PBNU dan Baznas Bahas Usulan Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis, Pro dan Kontra Muncul
Potensi pangan daerah bisa diakomodir lewat menu dalam program MBG
Ia mengembalikan menu pada Makan Gratis Bergizi ini sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki masing-masing daerah.
“Nah, isi protein di berbagai daerah sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal, jangan diartikan lain, ya,” ujarnya,” ujarnya.
“Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu,” imbuhnya.
“Sama juga dengan karbohidrat, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung meskipun nasi mungkin diberikan juga,” kata Dadan.
“Tapi di daerah-daerah yang memang tidak terbiasa makan jagung, ya makan nasi,” ujar Dadan lagi.
Ia kemudian memberi contoh tentang daerah yang tidak terbiasa makan nasi sebagai sumber karbohidratnya.
Daerah yang bisa mendapatkan karbohidrat dari singkong atau pisang rebus bisa diganti dengan yang biasa mereka konsumsi tersebut.
“Misalnya di Halmahera Barat, orang biasa makan singkong dan pisang rebus, itu kan karbohidrat, ya,” kata Dadan.