"Jadi kita tidak bicara soal kedaulatan. Karena kedaulatan itu milik Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Hasan menutup pernyataannya.
Dengan adanya penegasan ini, publik kini menanti keputusan resmi Presiden Prabowo terkait status keempat pulau yang jadi perdebatan dua provinsi di ujung barat Indonesia tersebut.***