Mediapriangan.com - Kejutan politik datang dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, membuat langkah tidak biasa dengan merangkap posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai setelah Hasto Kristiyanto resmi tidak lagi menjabat.
Langkah ini diumumkan langsung dalam Kongres ke-6 PDIP yang digelar di Bali pada Sabtu, 2 Agustus 2025. Dalam struktur kepengurusan periode 2025–2030, tidak disebutkan nama pengganti Hasto. Sebaliknya, Megawati memilih untuk sementara memegang langsung jabatan tersebut.
Hasto sendiri sebelumnya telah menjabat Sekjen selama dua periode sejak 2015. Namanya sempat menjadi sorotan usai divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari Fraksi PDIP. Namun, status hukum Hasto berubah setelah DPR menyetujui pemberian amnesti.
Komarudin Watubun, Ketua Steering Committee Kongres PDIP, menjelaskan bahwa keputusan Megawati untuk merangkap jabatan adalah hasil pertimbangannya sendiri.
“Sekretaris jenderal belum diputuskan oleh Ibu. Jadi Ibu masih merangkap,” kata Komarudin dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center.
Ketika ditanya apakah Megawati akan terus memegang posisi Sekjen selama lima tahun ke depan, Komarudin menjawab diplomatis. "Saya kira Ibu akan punya pertimbangan waktu di mana dia akan memutuskan," ujarnya.
Spekulasi pun bermunculan, termasuk kemungkinan kembalinya Hasto ke struktur kepengurusan setelah bebas dari jeratan hukum. Namun, Komarudin enggan menanggapi lebih jauh.
“Itu hanya Ibu yang tahu. Saya kan enggak mungkin tahu pertimbangan Ibu ya,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa semua keputusan menyangkut kepengurusan berada sepenuhnya di tangan Megawati sebagai pemegang kendali partai. “Kita lihat saja ke depan seperti apa, karena hanya Ibu yang tahu,” tambah Komarudin.
Keputusan Megawati ini bukan hanya menarik perhatian kader internal PDIP, tetapi juga publik luas.
Sebagian menilai langkah ini sebagai manuver strategis, sementara yang lain mempertanyakan alasan di balik tidak adanya Sekjen definitif. Yang jelas, PDIP kembali mencuri perhatian menjelang tahun-tahun politik ke depan.***