Mediapriangan.com - Bank Indonesia (BI) kembali menorehkan sejarah penting dalam dunia pembayaran digital. Bertepatan dengan perayaan HUT RI ke-80, Minggu 17 Agustus 2025, BI resmi mengumumkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kini bisa digunakan di Jepang.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyebut langkah tersebut sebagai upaya memperluas cakupan QRIS ke luar wilayah ASEAN. Menurutnya, kehadiran QRIS di Jepang sekaligus menjadi bukti bahwa inovasi pembayaran Indonesia mampu bersaing di kancah global.
"Sejak diluncurkan enam tahun lalu, QRIS telah menjadi game changer (pembawa perubahan) bagi ekosistem pembayaran digital dan memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia, yang kini telah mencapai 57 juta pengguna,” ujar Perry Warjiyo dalam keterangan resmi di Jakarta.
Selain Jepang, BI juga mengumumkan dimulainya uji coba interkoneksi QRIS dengan People's Bank of China (PBoC).
Kerja sama ini diharapkan akan memperkuat hubungan perdagangan antarnegara serta memudahkan masyarakat dalam bertransaksi lintas batas.
Uji coba tersebut melibatkan ASPI, UnionPay International (UPI), dan sejumlah penyelenggara jasa sistem pembayaran.
Baca Juga: Dorong Digitalisasi UMKM, BI Gelar Sosialisasi QRIS Kepada Pelaku Usaha Tasikmalaya
Perry menegaskan, ekspansi ini akan mendukung efisiensi perdagangan Indonesia-China sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha mikro hingga besar.
Setelah tahap uji coba selesai, QRIS diharapkan dapat segera berlaku penuh di Tiongkok.
Sebelumnya, QRIS antarnegara sudah diimplementasikan bersama Thailand, Malaysia, dan Singapura. Hingga Juni 2025, kerja sama dengan Thailand mencatat 994.890 transaksi senilai Rp437,54 miliar sejak diluncurkan pada Agustus 2022.
Sementara dengan Malaysia, jumlahnya mencapai 4,31 juta transaksi dengan nilai Rp1,15 triliun sejak Mei 2023. Adapun konektivitas dengan Singapura berhasil menorehkan 238.216 transaksi senilai Rp77,06 miliar.
Dengan langkah terbaru ini, BI optimistis kehadiran QRIS akan semakin memudahkan masyarakat Indonesia di luar negeri sekaligus memperkuat daya saing ekonomi digital nasional.***