Persentase tersebut dinilai jauh melampaui rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang berada pada kisaran 20 persen. Kondisi itu menunjukkan perlunya penguatan penerapan indikasi medis agar tindakan operasi benar-benar dilakukan berdasarkan kebutuhan klinis.
Prihati menilai sebagian besar ibu hamil sebenarnya masih memungkinkan menjalani persalinan normal apabila tidak terdapat kondisi medis yang mengharuskan tindakan operasi.
"Masih ada anggapan one caesarean is always caesarean. Ini keliru," kata Pujo.
Ia menambahkan bahwa operasi caesar seharusnya menjadi pilihan terakhir ketika keselamatan ibu maupun bayi memang membutuhkan tindakan tersebut.
Persalinan Normal Akan Diperkuat
Sebagai bagian dari implementasi value-based healthcare, BPJS Kesehatan akan mendorong penguatan layanan persalinan normal di fasilitas kesehatan tingkat pertama, terutama puskesmas.
Salah satu usulan yang tengah disiapkan adalah peningkatan tarif pelayanan persalinan normal. Nilai layanan yang sebelumnya sekitar Rp600 ribu diusulkan naik menjadi Rp1,2 juta. Bahkan terdapat wacana pemberian insentif hingga Rp2,5 juta bagi bidan dan dokter agar semakin terdorong menangani persalinan normal.
Melalui kebijakan tersebut, puskesmas diharapkan kembali menjadi garda terdepan dalam pelayanan ibu hamil sehingga tidak seluruh proses persalinan harus dirujuk ke rumah sakit.
Penegakan Pedoman Medis Bukan Mengurangi Manfaat JKN
Direktur Utama BPJS Kesehatan menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang ditempuh bukan bertujuan mengurangi manfaat peserta JKN. Fokus utama BPJS Kesehatan adalah memastikan seluruh pelayanan kesehatan berjalan sesuai pedoman medis berbasis bukti sehingga penggunaan dana publik menjadi lebih efektif, efisien, dan memberikan hasil klinis terbaik bagi masyarakat.
Melalui penerapan value-based healthcare, BPJS Kesehatan berharap layanan jantung, operasi caesar, persalinan normal, hingga berbagai layanan kesehatan lainnya dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta JKN sekaligus menjaga keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional di masa mendatang.***