Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin Resmi Melantik Barnas Adjidin sebagai Penjabat Bupati Garut

Mediapriangan.com - Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mewakili Presiden RI, melakukan pelantikan Barnas Adjidin sebagai Penjabat Bupati Garut. Upacara pelantikan berlangsung di Aula Barat Gedung Sate pada Selasa, 23 Januari 2024.

Barnas Adjidin akan menjabat sebagai Penjabat Bupati Garut selama satu tahun ke depan, menggantikan pasangan Bupati Garut sebelumnya, Rudy Gunawan dan Helmi Budiman, yang telah menyelesaikan masa jabatannya.

Sambil menjadi Penjabat Bupati Garut, Barnas Adjidin tetap akan menduduki posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Sekretaris DPRD Jabar.

Baca Juga: Rudy Gunawan Resmi Pimpin Persigar Untuk Periode 2024-2029, Targetkan Liga 1 dan Peningkatan Sepak Bola Garut

Dalam sambutannya, Bey Machmudin menekankan pentingnya untuk segera memulai tugas tanpa perlu lama beradaptasi.

Salah satu tugas mendesak adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemillu) 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari mendatang dan memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Penjabat Bupati Garut harus menjamin netralitas ASN dan membuat Pemilu berjalan sebagai sebuah pesta demokrasi yang lancar," ujarnya.

Baca Juga: Sinetron Ikatan Cinta Memasuki Episode Terakhir, Meski Musim Kedua Masih Jadi Misteri, Sutradara Bocorkan Ini

Gubernur juga mengingatkan tentang kerentanan Garut terhadap bencana alam, khususnya banjir dan longsor selama musim penghujan.

Oleh karena itu, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, dan Polri, menjadi kunci dalam menghadapi ancaman bencana alam.

"Koordinasikan dengan BPBD, TNI, dan Polri untuk mengantisipasi ancaman banjir bandang dan tanah longsor akibat cuaca ekstrem," pesan Bey.

Baca Juga: Jadwal Siaran Langsung Indonesia Masters 2024, Ini Kanal YouTube dan Link Nonton Live Streaming

Menanggapi isu pungutan liar di tempat wisata yang sedang menjadi sorotan, Bey meminta Barnas untuk merapikan kembali Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan mengambil tindakan tegas terhadap praktik pungutan liar.