Musrenbang Sektoral DP2KBP2PA Kota Tasikmalaya Tahun 2025, Fokus Pada Perlindungan Kesejahteraan Masyarakat

Mediapriangan.com - Pada Selasa, 20 Februari 2024, telah digelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sektoral Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kota Tasikmalaya tahun 2025.

Acara Musrenbang sektoral DP2KBP2PA Kota Tasikmalaya ini digelar di Gedung Galih Pawestri Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Drs. H. Rachmat Riza Setiawan.

Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Tasikmalaya, Drs. H. Rachmat Riza Setiawan, menjelaskan bahwa Musrenbang sektoral DP2KBP2PA ini merupakan tahap ketiga dalam proses perencanaan di tingkat Kota Tasikmalaya.

Baca Juga: Pj Bupati Garut Dorong Pembangunan Pariwisata dan Budaya, Transformasi Menuju Destinasi Wisata Unggulan

Musrenbang sektoral DP2KBP2PA ini merupakan hasil akumulasi dari musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan. Tujuannya adalah untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan.

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Tasikmalaya mencapai 757.851 jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,32% per tahun (data tahun 2022).

"Ini merupakan pencapaian yang patut disyukuri, karena menandakan keberhasilan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, terutama melalui program Keluarga Berencana," katanya, dikutip dari Keterangan resminya.

Baca Juga: Pj Gubernur Jawa Barat Sidak Pasar Induk Gedebage, Pastikan Ketersediaan Beras dan Imbau Masyarakat Tetap Tenang

Angka stunting di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 mencapai 22,4%, turun dari angka tahun sebelumnya sebesar 28,9%. Meskipun demikian, capaian tahun 2023 masih menunggu hasil rilis dari Kementerian Kesehatan.

Upaya dalam percepatan penurunan stunting telah dilakukan oleh Dinas PPKBP3A, antara lain melalui edukasi gizi anemia di sekolah, sosialisasi pencegahan stunting kepada calon pengantin.

Selain itu, juga pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), audit kasus stunting, dan minilokakarya kecamatan sebagai sarana evaluasi program stunting dan Keluarga Berencana.

Baca Juga: Komitmen Integritas Demokrasi Bupati Ciamis, Awasi Langsung Penginputan Data Pemilu di KPU Kabupaten Ciamis

Rachmat juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan domestik, tau kekerasan dalam rumah tangga.