Gubernur Dedi Mulyadi Ancam Tak Perpanjang Izin Air Tanah Aqua, Protes Truk Galon ODOL Rusak Jalan di Subang

Mobil Berat Disebut Percepat Kerusakan Jalan

Dalam kesempatan itu, KDM juga menyinggung dampak kendaraan berbobot besar terhadap infrastruktur jalan. Ia menyayangkan jalan yang baru diperbaiki cepat rusak karena sering dilalui truk bermuatan berlebih.

“Saya lagi baik banget sama Bapak, jalannya dibikin halus dimana-mana, tapi kan yang paling menikmati Bapak dari jalan bagus ini,” ucapnya.

“Hari ini saya punya alokasi Rp4 triliun, tapi saya ingin apa yang saya bangun bermanfaat jangka panjang. Nggak boleh rusak dalam waktu sebentar,” sambungnya.

Baca Juga: Ramai Udunan Seribu per Hari Ala Dedi Mulyadi di Tengah APBD Jabar Rp31 Triliun, Efektif atau Sekadar Simbol?

SK Gubernur dan Ancaman Cabut Izin

Dedi Mulyadi memastikan akan menindaklanjuti temuannya dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang mengatur kewajiban penggunaan mobil sumbu dua bagi seluruh armada pengangkut galon.

“Saya nanti bikin SK Gubernur yang meminta untuk menggunakan mobil sumbu. Kalau nggak sumbu, ada sanksinya,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa jika peringatan ini tidak dipatuhi, izin pengambilan air tanah PT Aqua tidak akan diperpanjang.

“Mobil-mobil yang ngangkutnya jangan terlalu berisiko menimbulkan kecelakaan... Nanti nggak saya perpanjang lho izin pengambilan airnya kalau mobilnya nggak diganti,” ujarnya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Bongkar Keluhan Orang Tua Soal Study Tour Rp4 Juta, Banyak yang Terpaksa Pinjam Uang ke Bank Emok

Dalam sidak tersebut, KDM juga mengungkapkan bahwa sumber air yang digunakan pabrik Aqua berasal dari air tanah dalam menggunakan sumur bor dengan kedalaman mencapai 132 meter.

Temuan ini sekaligus membuka informasi kepada publik mengenai proses pengambilan air yang menjadi bahan utama produksi perusahaan tersebut.

Melalui langkah tegas ini, KDM berharap pihak perusahaan lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya, agar keberlanjutan industri tidak merugikan masyarakat sekitar.***