Pemkab Ciamis Hadapi Evaluasi Pemerintahan Digital 2026, Layanan Publik Diminta Makin Terintegrasi

Evaluasi tersebut juga menjadi ruang untuk melihat kembali pola kerja birokrasi, budaya organisasi, tata kelola data hingga keamanan siber.

Dengan demikian, digitalisasi tidak berhenti pada penggunaan teknologi, tetapi menyentuh cara pemerintah mengelola pelayanan dan data.

Selain itu, efisiensi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam penilaian. Penerapan teknologi diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Enda Hidayat menyebut perubahan menuju Pemerintahan Digital menjadi proses adaptasi bagi pemerintah daerah.

Baca Juga: Pengajian Rutin ASN Ciamis Jadi Momen Ngecas Keimanan di Tengah Padatnya Rutinitas Kerja

Menurut Enda, pengalaman Pemkab Ciamis dalam menerapkan SPBE menjadi modal awal, tetapi perubahan paradigma membuat perangkat daerah perlu kembali memahami ketentuan dan arah kebijakan yang berlaku.

"Jika sebelumnya ekosistem SPBE sudah cukup kita kuasai, saat ini kita berhadapan dengan paradigma baru yakni Pemdi. Kami terus melakukan kajian dan pendalaman agar implementasinya selaras dengan arahan peraturan yang baru," ungkap Kadis Enda.

Enda juga mendorong koordinasi lintas perangkat daerah agar data dan kondisi tata kelola digital yang disampaikan dalam evaluasi dapat menggambarkan keadaan sebenarnya.

"Saya sudah menugaskan Kepala Bidang APTIKA agar bertindak sebagai playmaker untuk segera berkoordinasi dengan teman-teman di seluruh Perangkat Daerah. Kita samakan persepsi, lalu kita sajikan potret tata kelola pemerintahan digital Kabupaten Ciamis saat ini dengan semaksimal dan seobjektif mungkin," pungkas Kadis Enda.***