Ia juga mengkritik kecenderungan birokrasi yang menghindari program berisiko tinggi karena takut mendapat sorotan negatif dari publik.
Baginya, langkah-langkah progresif tetap diperlukan dalam pembangunan, dengan dukungan regulasi yang memadai agar para birokrat dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa khawatir.
Isu ketenagakerjaan juga menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut.
Dedi Mulyadi menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka pengangguran di Jawa Barat dan menekankan perlunya digitalisasi dalam sistem rekrutmen tenaga kerja.
Ia mengusulkan pembentukan basis data tenaga kerja dari tingkat desa hingga provinsi, sehingga perusahaan dapat lebih mudah merekrut tenaga kerja lokal dengan proses yang lebih efisien.
Serah terima jabatan ini tidak hanya menjadi momen simbolis dalam pergantian kepemimpinan BPK, tetapi juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan lembaga pengawas untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan efisien.
Dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan pembangunan di Jawa Barat semakin berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.***