Mediapriangan.com - Ketua Dewan Pimpinan Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Givan Alifia Muldan mengatakan, kebijakan cut off APBD Kabupaten Tasikmalaya bukan sekedar keputusan administratif.
Kebijakan cut off APBD adalah sebuah langkah strategis yang memiliki implikasi luas terhadap stabilitas ekonomi lokal, kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Kebijakan yang telah diberlakukan Bupati Cecep Nurul Yakin dan belakangan ini telah menuai beragam reaksi berbagai kelompok masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, baik positif maupun negatif, sejatinya disikapi secara bijaksana dan proporsional.
Baca Juga: Rumah Panggung di Salawu Kabupaten Tasikmalaya Ludes Terbakar, Diduga Akibat Charger HP yang Korslet
Sebagai bagian dari generasi muda yang memegang teguh prinsip tanggung jawab sosial dan partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik (civic engagement), Jaman Tasikmalaya memandang penting menyikapi kebijakan cut off anggaran Kabupaten Tasikmalaya tanpa mengesampingkan nilai-nilai semangat pemerintah untuk perubahan lebih baik bagi kabupaten ini.
Menurutnya, kebijakan cut off yang diartikan sebagai penghentian sementara realisasi belanja APBD hingga disahkannya APBD perubahan tahun 2025, digadang-gadang sebagai bentuk efisiensi anggaran.
Narasi itu dikemas seolah sebagai langkah hemat yang berpihak pada optimalisasi fiskal daerah. Namun faktanya menimbulkan paradoks mendasar.
Ia menegaskan, efisiensi anggaran pada hakikatnya bertujuan memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang terbatas.
Namun, ketika pada tataran implementasinya gegabah tanpa kajian mendalam, justru menjadi bumerang yang memperlambat laju pembangunan, melemahkan daya beli masyarakat, serta memicu stagnasi pelayanan publik.
"Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya harus ingat, bahwa hemat itu penting. Tetapi sejahtera lebih utama," ucap Givan, Jumat, 15 Agustus 2025.
Efisiensi anggaran sambung dia, harusnya menjadi jalan untuk menguatkan, bukan melemahkan rakyat. Dalam konteks ini, pihaknya bukan menolak efisiensi tetapi secara prinsip menolak pemangkasan yang membunuh potensi.
"Efisiensi itu soal strategi cerdas, bukan sekadar memotong atau memangkas tanpa peta jalan yang jelas. Sama halnya seperti memutus aliran darah ke organ vital, terlihat hemat di permukaan, tetapi melumpuhkan atau membunuh fungsi esensial dari dalam di antaranya pembangunan dan pelayanan masyarakat," kata Givan.