Jaringan Kemandirian Nasional, Soroti Kebijakan Cut Off Anggaran Kabupaten Tasikmalaya

Menurut data dan laporan dari berbagai sumber, ungkap dia, menunjukkan bahwa kebijakan ini telah menurunkan serapan anggaran secara signifikan, menunda proyek infrastruktur vital, serta memperlambat distribusi program pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, pertanian dan sosial.

Baca Juga: Longsor di Kabupaten Tasikmalaya menelan Korban Jiwa, Bupati Cecep Salurkan Bantuan

Kebijakan ini juga telah berdampak terhadap lemahnya daya beli masyarakat akibat peredaran uang di tingkat lokal ikut melambat.

"Kami sebagai bagian dari pemuda atau generasi muda menilai, bahwa efisiensi anggaran dalam konteks kebijakan cut off ini hanyalah jargon manajerial yang belum teruji efektivitasnya secara empiris," kata Givan.

Ia menambahkan, kebijakan cut off setidaknya berpotensi memunculkan tiga dampak signifikan, di antaranya, pelemahan ekonomi lokal, mandeknya pembangunan dan turunnya kepercayaan publik, dengan kata lain masyarakat meragukan kapasitas pemerintah baru dalam menjaga kesinambungan program dan pelayanan publik.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Tak Bisa Klaim Layanan IGD dan Rawat Inap di RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya, Ini Alasannya

"Di satu sisi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menuntut percepatan pembangunan dan penguatan daya saing daerah. Tetapi di sisi lain, mekanisme cut off justru memutus aliran ekonomi lokal, mengurangi multiplier effect belanja daerah, dan memperlebar kesenjangan pembangunan (development gap) antara target RPJMD dan realisasi di lapangan," terang Givan.

Sebagai perwakilan generasi muda yang tergabung dalam organ Jaman Tasikmalaya, Givan menyerukan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya membuka ruang dialog terbuka untuk membahas ulang kebijakan cut off tersebut.

Pihaknya sangat percaya bahwa kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang lahir dari data, dilandasi keadilan sosial, dan dieksekusi dengan transparansi penuh.***