daerah

Hari Braille Sedunia di Kota Tasikmalaya, Literasi Braille Didorong Jadi Hak Dasar Penyandang Tunanetra

Jumat, 30 Januari 2026 | 10:22 WIB
Wakil Wali Kota Tasikmalaya  Rd. Diky  Candra Negara (kiri) bersama Doni penyandang tuna netra saat mempraktekan menulis di kertas Braille dengan reglet di McD Djuanda Tasikmalaya, Kamis 29 Januari 2026. (Dok. Asep M.S)

"Kami ingin menyampaikan pesan kuat bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk hadir, berkegiatan, dan berekspresi di ruang publik,” tambahnya.

Makna mendalam literasi Braille juga dirasakan para pendamping dan pendidik. Salah seorang pendamping mengungkapkan secara emosional, "Braille adalah mata kami. Lewat Braille, mereka bisa membaca dunia," ujarnya lirih.

Guru SLBN Bungursari, Nabila, yang mendampingi para siswa, menilai Braille memiliki nilai simbolik yang kuat.

"Braille bukan hanya titik-titik timbul, tetapi simbol perjuangan, kemandirian, dan martabat penyandang tunanetra," ujarnya.

Baca Juga: Ribuan Guru Madrasah dan Swasta Datangi Kantor Wali Kota Tasikmalaya, Pertanyakan Pengangkatan Petugas SPPG

Ia berharap kegiatan serupa dapat berlanjut dan mendapat dukungan lebih luas dari berbagai pihak.

Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, turut hadir dan berbaur langsung dengan peserta. Ia menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi dan kompetensi yang tidak kalah dengan kelompok lain.

Menurutnya, di berbagai level nasional hingga internasional, difabel telah membuktikan mampu mengisi peran strategis di dunia kerja.

Diky menilai keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang untuk berprestasi dan bersaing secara global. Ia juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas bukan kelompok yang harus dikasihani, melainkan sumber daya manusia dengan ketekunan dan daya juang tinggi apabila diberi kesempatan.

Baca Juga: PDIP Kota Tasikmalaya Targetkan Delapan Kursi di DPRD tahun 2029

Meski demikian, Diky mengakui bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas masih belum maksimal.

"Bukan disebabkan karena isu difabel tidak menjadi prioritas pembangunan daerah, melainkan karena kondisi anggaran yang masih terbatas serta belum maksimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penciptaan sumber-sumber PAD baru," Ujar Diky.

Ia menegaskan keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak penyandang disabilitas. Ke depan, ia berharap dukungan dapat diperkuat seiring membaiknya pengelolaan keuangan daerah.

"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem yang inklusif, membuka peluang kerja, serta memberikan ruang aktualisasi yang setara bagi difabel agar mereka dapat terus berkontribusi dan berprestasi, baik untuk Kota Tasikmalaya, Indonesia, maupun di tingkat internasional," ujar Diky.

Halaman:

Tags

Terkini