Langkah DPRD Kota Tasikmalaya Respons Aduan Lingkungan, Proyek Lapang Padel Terancam Disegel

TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya melalui Komisi III mengambil langkah tegas menyikapi dugaan pelanggaran lingkungan pada proyek pembangunan lapang padel di Jalan Ir H Juanda. Persoalan ini mencuat setelah kelompok pegiat lingkungan menyampaikan aduan resmi dalam audiensi di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (22/1/2026).

Audiensi tersebut dihadiri perwakilan Komunitas Rakyat Peduli Lingkungan (KRPL) Tasikmalaya yang menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas pembangunan yang dinilai berdampak pada lingkungan dan kepentingan publik.

Ketua Forum Rakyat Peduli Lingkungan KRPL Tasikmalaya, Iwan Restiawan, mengungkapkan kekecewaannya atas sikap pemerintah yang dinilai terlalu pasif dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.

Baca Juga: PHRI Tasikmalaya Nilai Undang-Undang Hak Cipta dan Royalti Musik Berpotensi Tekan Usaha Ruang Komersil

Iwan menyebut, pembangunan lapang padel diduga menutup bekas saluran sungai yang selama ini berfungsi sebagai jalur pengairan masyarakat.

“Ini bukan persoalan sepele. Penutupan saluran air berpotensi mengganggu fungsi lingkungan, meningkatkan risiko banjir, dan memperparah kerawanan bencana di Kota Tasikmalaya,” kata Iwan di hadapan anggota dewan.

Menurutnya, jika pembiaran terus terjadi, dampak kerusakan lingkungan akan semakin terasa dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, KRPL mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perizinan serta penataan ruang di wilayah perkotaan.

Baca Juga: Atik Suwardi Soroti Royalti Musik, Musisi Kota Tasikmalaya Minta Diky Chandra Hadirkan LMKN

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Anang Sapaat, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek.

Dari hasil peninjauan, Komisi III menilai pembangunan lapang padel tersebut bermasalah dan telah direkomendasikan untuk dihentikan sementara hingga seluruh proses perizinan dinyatakan lengkap.

“Yang menjadi pertanyaan kami, kenapa kegiatan pembangunan masih berjalan, padahal hasil pleno sudah jelas merekomendasikan penghentian sementara,” tegas Anang.

Baca Juga: Galang Sinergitas, Pemkot dan Kejaksaan Kota Tasikmalaya Perkuat Kolaborasi Lewat Ngopi Babarengan

Ia menilai, tetap berjalannya aktivitas pembangunan menunjukkan ketidakpatuhan pengusaha terhadap rekomendasi pemerintah daerah. Bahkan, Anang menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.