CIAMIS, Mediapriangan.com - Persiapan pengamanan mudik Lebaran di Kabupaten Ciamis mulai dimatangkan melalui pelaksanaan apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2026 yang digelar di halaman Markas Polres Ciamis, Kamis, 12 Maret 2026.
Apel gelar pasukan tersebut menjadi penanda kesiapan berbagai unsur dalam menjalankan Operasi Ketupat 2026 guna memastikan pengamanan mudik Lebaran berjalan aman dan lancar selama masa libur Hari Raya Idul Fitri.
Kegiatan apel gelar pasukan diikuti oleh jajaran kepolisian, TNI, pemerintah daerah serta berbagai instansi terkait yang akan terlibat dalam Operasi Ketupat 2026 di wilayah Ciamis.
Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah memimpin langsung apel gelar pasukan tersebut sekaligus membacakan amanat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa pengamanan mudik Lebaran tahun ini perlu memperhatikan sejumlah dinamika global, termasuk kondisi ekonomi dunia yang dapat memengaruhi stabilitas harga kebutuhan masyarakat.
Pemerintah disebut terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok serta memastikan distribusi energi seperti BBM dan LPG tetap aman selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 berlangsung.
Operasi Ketupat 2026 secara nasional akan berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Pada periode tersebut, potensi mobilitas masyarakat diperkirakan mencapai 143,9 juta orang di seluruh Indonesia.
Sementara itu, puncak arus mudik Lebaran diprediksi terjadi pada 14 hingga 15 Maret serta 18 hingga 19 Maret 2026. Adapun puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada 24 hingga 29 Maret 2026.
Sebagai wilayah yang berada di jalur strategis selatan Jawa Barat, Ciamis menjadi salah satu titik penting dalam pengamanan mudik Lebaran. Oleh karena itu, berbagai skenario rekayasa lalu lintas telah disiapkan dalam rangkaian Operasi Ketupat 2026.
Dinas Perhubungan bersama kepolisian akan mendukung penerapan kebijakan yang diatur melalui Surat Keputusan Bersama terkait pengaturan lalu lintas, seperti sistem one way, contraflow, ganjil genap hingga pembatasan operasional angkutan barang jika diperlukan.