Baca Juga: Pesantren Pilar Sejarah Bangsa, FPP Kabupaten Tasikmalaya Dikukuhkan
Rudi menjelaskan, tingginya minat peserta dalam open bidding kali ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan terhadap sistem manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Tasikmalaya.
Menurutnya, pelaksanaan seleksi yang terbuka, transparan, dan kompetitif menjadi daya tarik tersendiri bagi para pejabat dari berbagai daerah.
“Karena ini seleksi terbuka tingkat nasional, pelamarnya sangat beragam. Ada yang berasal dari Jawa Barat, luar daerah, bahkan dari kementerian,” ujarnya.
Tercatat sebanyak 44 orang mendaftar selama masa pendaftaran yang berlangsung secara daring sejak 20 Mei hingga 4 Juni 2026. Para pelamar berasal dari berbagai daerah seperti Kota Blitar, Kabupaten Lahat, Kabupaten Samosir, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, hingga instansi pemerintah pusat.
Menurut Rudi, tingginya partisipasi tersebut tidak lepas dari keberhasilan Kabupaten Tasikmalaya dalam menerapkan sistem merit dalam pengelolaan ASN.
Berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 531 Tahun 2024, Kabupaten Tasikmalaya memperoleh predikat kategori baik dalam penerapan manajemen ASN dengan nilai 313 dan indeks 0,76.
Ia menegaskan, proses seleksi terbuka yang sedang berjalan mengedepankan tiga prinsip utama, yakni kualitas, kompetisi, dan kinerja.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan jabatan strategis diisi oleh figur yang memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak terbaik.
Baca Juga: Kodam III/Siliwangi Dorong Pencak Silat Militer Jadi Pilar Pembinaan Nasionalisme
“Gambaran sistem merit itu terlihat dari transparansi seleksi terbuka. Ada tiga pilar yang kami terapkan, yaitu kualitas, kompetisi, dan kinerja,” katanya.
Untuk menjaga independensi dan objektivitas seleksi, Pemkab Tasikmalaya melibatkan tim penguji profesional yang terdiri dari unsur pemerintah provinsi dan akademisi.
Assessment Center dilaksanakan dengan dukungan BKD Provinsi Jawa Barat serta melibatkan akademisi dari Universitas Padjadjaran (Unpad).
Panitia seleksi sendiri dipimpin oleh Kepala BKD Provinsi Jawa Barat dengan anggota dari unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kalangan akademisi.