Mediapriangan.com - Sebagai respons cepat atas tingginya inflasi pangan yang terjadi belakangan ini, Bank Indonesia Jawa Barat menggelar Gerakan Nasional Pengendalian lnflasi Pangan (GNPIP) Jawa Barat di Garut, Rabu 24 Agustus 2022.
Dalam pertemuan GNPIP Jawa Barat ini telah merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan jangka mengengah-panjang sebagai langkah nyata untuk diimplementasikan.
Rekomendasi kebijakan meliputi:
- Perluasan Kerja sama Antar Darah (KAD).
- Penguatan kemandirian pangan.
- Program one pesantren one product.
- Implementasi inovasi digital.
- Kampanye terkait subtitusi konsumsi bahan pangan segar ke pangan olahan.
- Perbaikan pola distribusi dan perluasan serta perluasan akses pembiayaan.
Baca Juga: Kenaikan Harga Komoditas Pangan Picu Inflasi di Jabar, BI Gelar Pertemuan Rumuskan Strategi
Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Barat, Bambang Pramono, mengatakan Bank Indonesia se-Jawa Barat melakukan strategi pengembangan UMKM berbasis ketahanan pangan yang disinergikan dengan digitalisasi dan ekonomi syariah dalam Ekosistem Ketahanan Pangan Terintegrasi (Pangsi).
"Hal tersebut sebagaimana telah diinisiasi di wilayah Sukabumi pada awal Juli IaIu yang kemudian telah diperluas melalui KAD dengan Provinsi Banten," tuturnya.
Lebih lanjut, Bambang Pramono menyampaikan perlunya upaya terintegrasi melalui sinergi dan kolaborasi serta alignment program yang mendukung ketahanan pangan, sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mengantisipasi potensi tekanan inflasi.
Baca Juga: Pemkab Ciamis Raih BKN Award 2022, Penghargaan Bagi Pengelola Manajemen ASN Terbaik
"Ketahanan pangan, seperti menanam tanaman pangan di pekarangan rumah, urban farming, dan kampanye mendorong produksi pangan yang perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah, termasuk pemanfaatan APBD," ujarnya.
Sementara Bupati Garut, Rudy Gunawan mengatakan mendukung penuh GNPIP untuk mendukung ketahanan pangan wilayah Kabupaten Garut khususnya.
"Pemkab Garut akan mencoba menjajaki KAD terkait distribusi aneka cabai dengan beberapa daerah baik melalui skema pemerintah dengan pemerintah (G to G) maupun pemerintah dengan pelaku bisnis (G to B)," kata Rudy.
Baca Juga: Siapkan Future Tax Payer, KPP Pratama Gelar Pajak Bertutur 2022 di Ciamis dan Pangandaran
Untuk meningkatkan produktivitas tanaman cabai, Pemkab Garut akan mengembangkan model pertanian closed loop khusus aneka cabai.
"Hal itu sebagaimana yang telah sukses dikembangkan oleh salah satu UMKM mitra BI Jawa Barat, EPTILU," ungkap.***