Isu mengenai kesejahteraan guru honorer dan ketimpangan dalam seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) memang sudah lama menjadi sorotan.
Baca Juga: Cegah Radikalisme, Kominda dan TNI Gandeng Ormas Islam Jaga Stabilitas Keamanan Kota Tasikmalaya
Banyak dari mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun, namun belum kunjung mendapat kepastian status dan penghasilan yang memadai.
Kejadian ini kembali memperkuat tuntutan publik agar pemerintah dan DPR segera mencari solusi konkret bagi nasib ribuan guru honorer yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.***