Mediapriangan.com - Polemik soal pengibaran bendera bajak laut khas serial One Piece di berbagai daerah menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025 terus mencuri perhatian publik.
Namun, bagi Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, persoalan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan.
Dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Parlemen pada Jumat, 1 Agustus 2025, Titiek menyebut fenomena ini hanyalah persoalan kecil yang tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.
“Nggak lah, kita negara besar, hanya itu masalah ecek-ecek lah, nggak usah ditanggapin,” ujar Titiek Soeharto.
Ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara besar seharusnya tidak terganggu oleh simbol-simbol budaya populer semacam itu, apalagi jika tidak dimaksudkan sebagai provokasi nyata terhadap negara.
Lebih lanjut, Titiek mendorong agar perhatian pemerintah lebih difokuskan kepada isu-isu substansial, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan kemiskinan.
“Masih banyak yang harus kita kerjakan untuk membangun negeri ini, bagaimana rakyat yang masih miskin bisa kita angkat menjadi hidup sejahtera,” tambahnya.
Sikap santai Titiek ini kontras dengan pernyataan tegas dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan, yang menyebut tindakan pengibaran bendera bajak laut seperti One Piece bisa mengandung unsur pelanggaran hukum jika dilakukan dengan sengaja untuk memprovokasi.
“Pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara,” ujar Budi Gunawan dalam keterangannya di Jakarta, pada hari yang sama.
Meski demikian, Budi juga mengakui bahwa ekspresi kreatif masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan tetap dihargai, selama tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku.