Mediapriangan.com - Pemerintah memastikan program insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan tetap berlanjut pada tahun 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, menyampaikan kebijakan tersebut dirancang agar masyarakat dapat memiliki rumah dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga geliat industri properti.
"Kami pada 2026 masih memberikan insentif fiskal untuk rumah-rumah komersial dengan harga sampai Rp2 miliar, sama seperti tahun ini," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Rancangan APBN dan Nota Keuangan 2026, Sabtu (16/8/2025).
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan dana Rp3,4 triliun untuk program ini. Anggaran tersebut ditargetkan menopang pembelian sekitar 40 ribu unit rumah komersial di seluruh Indonesia.
Skema insentif tetap mengacu pada tahun sebelumnya. Untuk rumah tapak maupun rumah susun dengan harga maksimal Rp2 miliar, pemerintah menanggung penuh PPN bila kontrak pembelian dilakukan pada 1 Januari–30 Juni 2026.
Sedangkan pada periode 1 Juli–31 Desember 2026, insentif yang diberikan hanya sebesar 50 persen.
Sri Mulyani menekankan, kebijakan ini selaras dengan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.
"PPN DTP ini untuk menstimulasi sisi permintaan sekaligus mendukung supply atau produksi dan konstruksi rumah," jelasnya.
Selain PPN DTP, pemerintah juga melanjutkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan bantuan stimulan rumah swadaya.
Untuk FLPP, pemerintah menyiapkan Rp35,5 triliun dari APBN, ditambah dukungan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp6,6 triliun.
“Untuk FLPP totalnya Rp33,5 triliun dari APBN, lalu kita blending dengan SMF Rp6,6 triliun. Semua ini untuk membantu pembiayaan rumah bagi MBR,” tukas Sri Mulyani.***