Pejabat Harus Jadi Komunikator Utama
Nyarwi Ahmad, pengamat politik UGM, menegaskan pejabat publik dan pemimpin institusi politik harus tampil sebagai komunikator utama.
“Semestinya para pejabat publik dan pemimpin institusi politiklah yang menjadi influencer dalam mengkomunikasikan kebijakan publik,” katanya.
Media Massa Lebih Kredibel
Ketua AMKI Jawa Tengah, Samsul Arifin, menilai media massa adalah sarana komunikasi paling efektif.
“Media itu rumah besar rakyat. Kalau Presiden ingin menenangkan masyarakat, jangan terlalu mengandalkan influencer, tapi perbanyaklah komunikasi lewat media massa,” ujarnya.
Samsul menegaskan, komunikasi melalui media lebih aman karena berita melewati proses verifikasi, berbeda dengan influencer yang hanya mengejar konten viral.
Analis politik Hendri Satrio alias Hensa juga menambahkan, “Media massa lah yang bisa menenangkan rakyat, bukan influencer.”
Data Survei dan Catatan Buruk Influencer
Hasil survei Indonesian Presidential Studies (IPS) UGM tahun 2022 menunjukkan 74,4% masyarakat masih percaya pada media formal seperti televisi dan surat kabar, sedangkan media sosial hanya dipercaya 12,7%.
ICW juga mengingatkan sejumlah blunder pemerintah saat menggandeng influencer, seperti konser BPIP di masa pandemi dan kampanye Omnibus Law yang memicu gelombang protes.
Riset Pew Research Center 2024 di AS bahkan menemukan hanya 20% warga yang rutin menerima berita dari influencer, sebagian besar tanpa latar belakang jurnalistik.