Mediapriangan.com - Penempatan prajurit TNI AD di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, beberapa waktu terakhir menimbulkan polemik di masyarakat. Sejumlah organisasi sipil menilai kehadiran TNI bisa memberi kesan intimidasi bagi publik yang ingin menyampaikan aspirasi.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menegaskan bahwa tugas prajurit adalah memberikan bantuan pengamanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Dari kami prinsipnya, kami bekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam UU TNI, baik yang lama maupun yang sudah direvisi itu tetap ada 14 tugas TNI, termasuk TNI AD di dalamnya dalam operasi militer selain perang,” kata Wahyu di Monas, Jakarta, Sabtu, 20 September 2025.
Bantuan, Bukan Alih Tugas Polisi
Wahyu menjelaskan bahwa pengamanan ini termasuk bantuan kepada kepolisian dan pemerintah daerah, terutama pada obyek vital negara, namun tidak mengambil alih tugas kepolisian.
“Kita tidak mengambil alih, tetap sesuai dengan bidang masing-masing, pengamanan internal, bagian-bagian tersebut,” ucapnya. “Rekan-rekan dari kepolisian tetap pada lokasi tertentu, pada situasi tertentu, pada kondisi tertentu kita diminta membantu, kita bantu. Kita juga memberikan asesmen,” tambahnya.
Menurut Wahyu, keterlibatan TNI hanya bersifat sementara dan akan dikembalikan ke pihak yang berwenang setelah situasi kondusif.
Menhan Setujui Penjagaan
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengakui persetujuannya terhadap pengamanan TNI di area DPR.
“Jadi TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR, jadi saya sudah menyetujui dan panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI,” jelasnya pada Selasa, 16 September 2025.
Sjafrie menambahkan, penjagaan akan berlangsung hingga situasi lebih kondusif.