TNI AD Buka Suara soal Penjagaan Gedung DPR, Tegaskan Bukan Intimidasi tapi Bantuan Sesuai UU TNI

Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Menhan Sjafrie, Sebut Penjagaan DPR oleh TNI Langgar UU dan Intimidasi Rakyat

Kritikan dari Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari IMPARSIAL, CENTRA INITIATIVE, Raksha Initiatives, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), DEJURE, PBHI, Setara Institute, LBH Apik, dan WALHI, menilai gedung DPR adalah representasi rakyat, bukan simbol negara.

“Wajar apabila DPR RI menjadi objek kritik maupun aksi demonstrasi dari masyarakat ketika dianggap melakukan kekeliruan,” ujar Direktur Imparsial, Ardi Manto.

Ardi menilai kehadiran TNI justru memberi kesan intimidasi bagi publik dan menyarankan Menhan fokus pada pertahanan negara, bukan urusan keamanan sipil.

“Pelibatan TNI dalam pengamanan gedung DPR RI adalah bentuk penyimpangan dari fungsi dan tugas pokok TNI,” tegasnya.***