Kota Tasikmalaya Dapat Predikat Tertinggi Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2023, Penghargaan Dari Ombudsman RI

Penilaian kepatuhan mencakup empat dimensi penilaian, termasuk dimensi input dengan variabel penilaian kompetensi pelaksana dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan.

Dimensi proses melibatkan variabel standar pelayanan, sementara dimensi output mencakup penilaian persepsi maladministrasi. Terakhir, dimensi pengaduan mencakup variabel pengelolaan pengaduan.

Baca Juga: Pj Wali Kota Tasikmalaya Raih Penghargaan Pinunjul Award Terbaik Pertama dalam Pengendalian Inflasi Daerah

Dalam sambutannya, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menyatakan apresiasi atas komitmen para penyelenggara pelayanan publik.

"Peningkatan ini menunjukkan komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik, didukung oleh Ombudsman pusat dan perwakilan," ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD, menyoroti pentingnya kolaborasi antar instansi dalam mencapai keberhasilan pelayanan publik.

Baca Juga: Pj Wali Kota Tasikmalaya Menerima Anugerah Pengadaan 2023 dengan Nilai Transaksi PDN Terbesar Ketiga Nasional

"Pelayanan berkualitas bukanlah hasil usaha sendiri, melainkan kerja sama antar instansi. Perlu kerjasama vertikal, horizontal, dan diagonal untuk menghilangkan ego sektoral," tuturnya.

Selain itu, Mahfud MD juga menekankan peran penting masyarakat dalam mendukung pembangunan.

"Partisipasi masyarakat adalah investasi berharga untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dalam proses pembangunan," tambahnya.

Dengan penghargaan ini, Kota Tasikmalaya membuktikan dedikasinya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. ***