Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Transparansi Birokrasi, Diskominfo Kabupaten Pangandaran Sosialisasikan SPBE

Mediapriangan.com - Diskominfo Kabupaten Pangandaran menggelar sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Aula Sekretariat Daerah pada Rabu, 3 Juli 2024.

Acara ini dihadiri oleh para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, Kepala Bagian dilingkup Setda Kabupaten Pangandaran, Camat, Kepala RSUD, dan Kepala Puskesmas.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tonton Guntari mengatakan SPBE diimplementasikan sebagai langkah strategis Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Baca Juga: Bupati Pangandaran Dampingi Kapolda Jawa Barat dalam Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mapolres Pangandaran

"SPBE diimplementasikan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi birokrasi di Kabupaten Pangandaran," ujarnya.

Dukungan ini sejalan dengan visi nasional untuk memajukan Indonesia menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

"Hal ini, sejalan dengan visi nasional untuk memajukan Indonesia menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)," tambahnya.

Baca Juga: Wakil Bupati Pangandaran Dorong Penguatan Industri Tembakau Lokal Lewat Sosialisasi Rencana Pembangunan SIHT

Menurutnya, Kabupaten Pangandaran, di tengah dinamika pelayanan publik yang semakin kompleks, menghadapi tantangan besar.

"Dengan mengadopsi SPBE, pemerintah daerah memproyeksikan optimasi proses administrasi, pengurangan korupsi, dan percepatan pengambilan keputusan berbasis data yang kredibel," terang Tonton.

Implementasi SPBE juga memperkaya interaksi efektif antara pemerintah dan masyarakat, mengakomodasi aspirasi serta kebutuhan warga dengan lebih baik.

Baca Juga: Tingkatkan Konektivitas Antar Tempat Wisata di Pangandaran, Jalan Lingkar Pantai dan Jembatan WR Resmi Dibuka

"Manfaatnya mencakup efisiensi operasional pemerintahan, akses informasi yang lebih terbuka, dan pendukung pengembangan ekonomi lokal," tandasnya.