Didi Sukardi Nilai Deklarasi SWAKKA Perkuat Ekosistem Media Lokal Priangan Timur

Baca Juga: Pemerintah Kabupaten Ciamis Dorong Jurnalisme Positif Bersama IJTI Korda Galuh Raya Awal 2026

Menurut Didi Sukardi, kehadiran lintas sektor tersebut menjadi sinyal positif bahwa pemerintah dan lembaga negara membuka ruang kemitraan yang sehat dengan media.

“Hubungan media dengan pemerintah harus dibangun dalam semangat transparansi dan saling menguatkan. Media tetap kritis, tetapi profesional. Pemerintah pun terbuka terhadap kritik yang konstruktif,” tegasnya.

Ia berharap forum seperti SWAKKA dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemangku kebijakan, sekaligus memperkuat fungsi kontrol sosial yang dijalankan pers.

Baca Juga: Peringatan HPN 2026, Kapolres: Media Bukan Sekadar Corong, Tetapi Cermin Pelayanan Kepolisian ke Ruang Publik

Profesionalisme dan Etika Jadi Kunci

Dalam kesempatan yang sama, tausyiah dari penasihat SWAKKA, KH Miftah Fauzi, turut menegaskan pentingnya profesionalisme dan legalitas media. Ia memastikan media yang tergabung bukan “wartawan tanpa surat kabar” serta telah memiliki kelengkapan legal formal.

Didi menyambut baik penegasan tersebut. Menurutnya, di tengah maraknya informasi tidak terverifikasi dan media abal-abal, komitmen terhadap legalitas dan etika jurnalistik menjadi fondasi utama.

“Media yang kuat adalah media yang berintegritas. Kalau legalitas jelas, etika dijaga, dan kolaborasi diperkuat, saya optimistis SWAKKA bisa menjadi model kebersamaan media lokal di Jawa Barat,” ujarnya.

Baca Juga: Didi Sukardi Dukung Pelatihan Digital PKS Kabupaten Ciamis, Perkuat Kader Hadapi Era Media Sosial

Harapan untuk Daerah

Sebagai legislator tingkat provinsi, KDS juga mendorong agar pemerintah daerah di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis memberi dukungan konstruktif terhadap pengembangan media lokal.

KDS meyakini, media yang sehat dan profesional akan berdampak langsung pada kualitas demokrasi daerah serta percepatan pembangunan.

“Pers yang kuat akan melahirkan pemerintahan yang lebih akuntabel. Pada akhirnya, masyarakat yang akan merasakan manfaatnya,” pungkas KDS.***