Fraksi PKS DPRD Jabar Temui KDM di Lembur Pakuan, Bahas BPMU hingga Status Tanah Sekolah

CIAMIS, Mediapriangan.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Senin (9/2/2026).

Pertemuan yang berlangsung sederhana, hangat, dan terbuka itu menjadi forum strategis antara unsur legislatif dan eksekutif dalam membahas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan layanan sosial.

Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, H. Didi Sukardi, S.E, mengatakan dialog tersebut merupakan bentuk komunikasi langsung untuk menyampaikan aspirasi warga Jawa Barat kepada kepala daerah.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Turun Tangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Ambil Alih Iuran BPJS Kesehatan Warga Sakit Kronis

“Pertemuan ini menjadi forum strategis antara legislatif dan eksekutif untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat Jawa Barat, khususnya di sektor pendidikan dan layanan sosial,” ujar Didi, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, KH Tetep Abdulatip, secara langsung menyampaikan sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat.

Kunjungan tersebut, kata Didi Sukardi, yang juga dipanggil KDS, merupakan wujud komitmen fraksi dalam memperjuangkan aspirasi warga agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga: Didi Sukardi Resmikan Kamis Berdzikir di Kabupaten Ciamis, DPRD Jawa Barat Dorong Pembinaan Ruhiyah Kader

Soroti Kebijakan BPMU

Salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kebijakan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

KH Tetep menyampaikan bahwa sejumlah pengelola sekolah swasta meminta kejelasan terkait rencana pengalihan anggaran BPMU menjadi program beasiswa langsung bagi masyarakat kurang mampu.

Menurutnya, kepastian arah kebijakan sangat dibutuhkan agar para pemangku kepentingan di sektor pendidikan, khususnya sekolah swasta, dapat menyesuaikan perencanaan anggaran dan menjaga stabilitas operasional lembaga pendidikan.

Baca Juga: Anggota DPRD Jawa Barat Didi Sukardi Lepas Kunjungan Bisnis ke Malaysia, UMKM Kabupaten Ciamis Disiapkan Naik Kelas

“Kami memahami tujuan kebijakan untuk memperluas akses pendidikan. Namun, pengelola sekolah swasta membutuhkan kejelasan agar proses belajar-mengajar tetap berjalan optimal tanpa menimbulkan ketidakpastian,” kata KH Tetep.