IUP Tambang Emas Tumpang Pitu Disorot, Fauzan LS Desak Mahkamah Partai Periksa Azwar Anas

BANYUWANGI, Mediapriangan.com - Desakan agar persoalan IUP tambang emas Tumpang Pitu diperjelas kembali menguat. Pengamat kebijakan publik Fauzan LS meminta Mahkamah Partai untuk segera mengambil langkah internal terhadap Abdullah Azwar Anas sebelum isu tersebut melebar ke ranah hukum.

Fauzan LS menilai, polemik IUP tambang emas Tumpang Pitu tidak bisa dibiarkan berlarut tanpa klarifikasi terbuka. Ia menyoroti perubahan skema kepemilikan saham yang sebelumnya disebut sebagai golden share 25 persen untuk masyarakat Banyuwangi, namun dalam perjalanannya berubah menjadi hibah saham 10 persen.

“Saya melihat kasus Tumpang Pitu ini janggal sejak awal.

Baca Juga: Delay 5 Jam Super Air Jet Tujuan Denpasar Berujung Kompensasi Rp300 Ribu, Penumpang Sempat Protes

Dulu disebut golden share 25 persen sebagai harga mati untuk rakyat Banyuwangi.

"Tapi kemudian berubah jadi 10 persen. Kenapa turun? Siapa yang memutuskan? Apa dasar hukumnya? Ini tambang emas, bukan perkara kecil,” tegas Fauzan.

Menurut Fauzan LS, selisih angka dalam kebijakan IUP tambang emas Tumpang Pitu tersebut harus dijelaskan secara rinci agar tidak memunculkan persepsi negatif di masyarakat Banyuwangi.

Ia menilai Mahkamah Partai memiliki tanggung jawab moral untuk memeriksa kadernya demi menjaga integritas organisasi.

“Jangan tunggu KPK bergerak. Kalau partai tidak bertindak, publik bisa menilai ada upaya perlindungan. Ini soal transparansi dan hak rakyat atas sumber daya daerah,” ujarnya.

Baca Juga: Gresik Phonska Plus Bantai Bandung BJB Tandamata, Resmi Melaju ke Final Four Proliga 2026, Cek Klasemen Sementara

Selain persoalan komposisi saham, sorotan terhadap IUP tambang emas Tumpang Pitu juga berkaitan dengan proses pengalihan izin usaha pertambangan pada 2012. Pengalihan tersebut tercatat melalui keputusan bupati saat Abdullah Azwar Anas menjabat di Banyuwangi.

Sejumlah kalangan sebelumnya menilai terdapat kejanggalan administratif dalam proses tersebut, termasuk rentang waktu pengurusan dokumen yang relatif singkat. Isu ini kemudian berkembang menjadi perdebatan panjang mengenai tata kelola perizinan dan dampak lingkungan di kawasan tambang.

Aktivitas tambang di Tumpang Pitu sendiri telah memicu dinamika sosial sejak beberapa tahun lalu. Kritik terhadap aspek lingkungan dan transparansi kebijakan terus mengemuka, membuat IUP tambang emas Tumpang Pitu kerap menjadi bahan diskusi publik.

Baca Juga: Simak Cara Beli Tiket Proliga 2026 Seri Bogor dan Jadwal Pertandingan Penentu Final Four