Mediapriangan.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memantau progres normalisasi sungai yang bertujuan mengurangi risiko banjir di bantaran Sungai Bekasi pada Senin, 10 Maret 2025.
Selama kunjungan, Dedi Mulyadi menemukan beberapa area di sepanjang bantaran sungai Bekasi telah bersertifikat, yang menghambat proses normalisasi sungai.
Dedi Mulyadi menekankan bahwa perubahan fungsi lahan di bantaran sungai Bekasi tersebut dapat meningkatkan risiko banjir dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.
Dalam kesempatan itu, Dedi menyoroti perkembangan normalisasi sungai yang lambat akibat masalah kepemilikan lahan di area sekitar bantaran sungai Bekasi.
"Sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini 50 persen mentok karena ada kendala," tutur Dedi dalam cuplikan video Instagram pribadinya @dedimulyadi71, pada Senin, 10 Maret 2025.
Dedi menuturkan, perkembangan normalisasi mentok di angka 11,6 persen akibat kendala lahan area sungai yang telah bersertifikat.
"Tanahnya menjadi hak milik. Pelaksanaannya progresnya hanya mentok di 11,6 persen karena terkendala masalah lahan," tuturnya.
Gubernur Jabar itu menilai, kepemilikan lahan oleh individu maupun perusahaan menjadi hambatan utama dalam penyelesaian proyek ini.
"Betul, karena terkendala dimiliki perorangan dan perusahaan. Ini yang jahat di Indonesia terlalu banyak, Ya Allah. Ini sungai disertifikatkan," sebut Dedi.
Dedi juga menegaskan proyek normalisasi telah sudah berjalan dan tidak membutuhkan tambahan dana yang besar.
Di sisi lain, Gubernur Jabar itu mengaku terpaksa mencari solusi alternatif, termasuk mengumpulkan dana sebesar Rp500 miliar untuk menyelesaikan kendala ini.