Namun demikian, Kania mengungkapkan masih adanya tantangan, terutama soal alokasi anggaran.
Berdasarkan data Siskeudes 2024 dan APBD 2025, baru 46% desa yang menganggarkan pembinaan PKK dalam APBDes.
Ia juga menyoroti adanya 22% kabupaten dan 17% kota yang belum mengalokasikan dukungan anggaran untuk PKK.
Hal tersebut mendapat respons dari Bupati Herdiat Sunarya yang menegaskan pentingnya sinergi antara data dan kebijakan.
Ia menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata PKK, khususnya dalam membantu pemerintah menangani isu-isu strategis seperti stunting.
“Selamat ulang tahun ke-53 untuk PKK. Ini bukan usia muda lagi, banyak pengalaman dan kontribusi. Pemerintah sangat terbantu, terutama dalam penanganan stunting,” kata Bupati Herdiat.
Namun ia juga menyoroti belum sinkronnya data di beberapa OPD terkait isu stunting, kemiskinan, dan rumah tidak layak huni (rutilahu).
Bupati Herdiat menekankan pentingnya data yang akurat sebagai dasar kebijakan.
“Satu data itu mutlak penting. Saya minta kader PKK segera turun langsung dan lakukan pendataan ulang di setiap desa. Dengan data yang akurat, kita bisa menyusun program yang tepat sasaran,” tegasnya.
Bupati Herdiat berharap, ke depan PKK bisa terus menjadi motor penggerak pembangunan berbasis keluarga, serta mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Ciamis.***