Mediapriangan.com - Gerakan donasi seribu rupiah per hari yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kini menuai sorotan publik.
Program bertajuk Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) itu diklaim sebagai bentuk gotong royong masyarakat untuk membantu sesama.
Namun, muncul pertanyaan di tengah meningkatnya belanja daerah hingga Rp31 triliun, apakah solidaritas rakyat justru sedang menambal celah fiskal pemerintah?
Surat edaran gerakan ini diterbitkan pada 1 Oktober 2025, ditujukan kepada ASN, pelajar, dan masyarakat umum di Jawa Barat.
Mereka diimbau menyisihkan Rp1.000 per hari guna membantu kebutuhan pendidikan dan kesehatan warga kurang mampu. Pemerintah menegaskan, donasi ini bersifat sukarela dan transparan, dengan laporan keuangan yang akan dipublikasikan di portal layanan publik.
Namun, sebagian publik menilai inisiatif tersebut kontras dengan kondisi keuangan daerah yang justru mengalami peningkatan signifikan pada 2025. Dalam laporan resmi Pemprov Jabar, anggaran belanja mengalami lonjakan besar dibanding tahun sebelumnya.
Belanja Daerah Naik, Pendapatan Masih Jadi Tantangan
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyebut belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dinaikkan secara signifikan.
“Anggaran infrastruktur pada perubahan anggaran menjadi 4,9 triliun dari APBD murni yang hanya 2,1 triliun,” ujar Herman di Bandung, Selasa (23/9/2025).
Di sisi lain, pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan Rp31 triliun menghadapi tantangan. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama yang selama ini menjadi andalan, mulai tergerus oleh meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Jawa Barat.
“Soalnya kan penggunaan kendaraan listrik meningkat. Kita tidak dapat apa-apa. Untuk itu harus kami mitigasi agar pendapatan tidak menurun,” ujar Herman.