Dedi Mulyadi Akui Banyak Anggaran Terkunci
Gubernur Dedi Mulyadi sebelumnya mengakui, tidak semua dana APBD bisa digunakan secara bebas.
Dari total Rp31 triliun, sepertiganya harus dialokasikan untuk membayar kewajiban masa lalu seperti utang PEN, tunggakan BPJS, dan operasional infrastruktur besar seperti Kertajati dan Masjid Al Jabbar.
“Banyak yang tanya, berapa anggaran Jabar tahun ini. Rp31 triliun. Tapi jangan dikira semuanya bisa dipakai. Kami harus bayar dulu utang PEN, BPJS, operasional Kertajati, sampai Masjid Al Jabbar,” ujar Dedi di Bandung, Rabu (9/7/2025).
Pernyataan ini menegaskan bahwa ruang fiskal Jawa Barat memang terbatas, sekalipun secara nominal tampak besar.
Baca Juga: Pemerintah Kebut Finalisasi Perpres Makan Bergizi Gratis, Prabowo Tegaskan Program Tetap Jalan
Pemangkasan Anggaran dan Janji Transparansi
Di tengah kebijakan udunan seribu, Dedi juga sempat melakukan perombakan besar pada APBD Perubahan 2025.
Ia memangkas pos belanja yang dianggap kurang prioritas, seperti anggaran iklan media massa dari Rp50 miliar menjadi hanya Rp3 miliar.
“Apakah berpihak kepada pers itu harus kontrak kerja sama media atau dilihat dari besarnya biaya kontrak dengan media, kan tidak,” ujar Dedi saat ditemui di Rindam III Siliwangi, Bandung, Jumat (2/5/2025).
Menurutnya, efisiensi ini justru membuka ruang transparansi yang lebih luas, di mana masyarakat bisa mengakses informasi secara langsung tanpa bergantung pada biaya besar.
Antara Gotong Royong dan Efektivitas Kebijakan
Meski digagas dengan semangat kebersamaan, publik menilai program udunan seribu ini harus disertai dengan tata kelola keuangan yang jelas.