"Tidak mungkin seseorang mundur tanpa alasan kuat. Maka publik wajar mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi," ujarnya.
Asep menilai, peristiwa ini bisa menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Di tengah dorongan akselerasi pembangunan, pemerintah daerah dituntut menghadirkan iklim kerja yang aman, profesional, dan transparan.
Ia juga mendorong Bupati Tasikmalaya untuk segera mengisi kekosongan jabatan tersebut dengan figur yang memiliki kapasitas, energi, dan komitmen tinggi terhadap pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Gedung Megah, Stok Darah Kerontang, Suara Miris dari BDRS RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya
"Pemimpin harus memastikan sistem rekrutmen berjalan transparan dan terukur. Publik perlu diyakinkan bahwa setiap kebijakan dan penempatan pejabat benarbenar berorientasi pada kepentingan pembangunan daerah," kata Asep M Tamam.
Disebutkan, pengunduran diri Kabid Jalan dan Jembatan ini pun tak sekadar menjadi kabar internal birokrasi, tetapi menjelma menjadi alarm dini bagi pemerintah daerah dalam menjaga ritme pembangunan dan kepercayaan publik.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tasikmalaya, Drs. H. Iing Farid Khozin, M.Si membenarkan adanya pengunduran diri yang dilakukan Kabid Jalan dan Jembatan DPUTRPKP.
Baca Juga: Berebut Amanah Mulia, Ratusan Peserta Seleksi PPIH di Kabupaten Tasikmalaya Berjuang Lewat Tes CAT
"Permohonan tersebut sedang diproses menggunakan layanan Integrated Mutasi (I-MUT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)," kata Iing.
Terkait alasan pengunduran Kabid Deni, Iing menyampaikan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan.
"Hal ikhwal kemunduran dirinya, perlu ditanyakan langsung ke yang bersangkutan," ucap Iing.***