Menurut Herman, perubahan tata kelola pemerintahan tidak cukup berhenti pada pemenuhan prosedur administratif. Aparatur dituntut memiliki orientasi terhadap pelaksanaan program dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
"Pertemuan ini sangat bermanfaat, untuk meningkatkan kinerja ASN Jawa Barat dan juga 27 kabupaten/kota. Kita harus jadi bangsa yang maju, dan itu ada ditangan kita ASN," ungkapnya.
Herman menjelaskan, fungsi pemerintah mencakup pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan agar masyarakat semakin mandiri, serta pelayanan publik untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara adil.
Baca Juga: Nyangku 2026 di Situ Lengkong Panjalu, Jejak Karuhun Ciamis Kembali Diusung dalam Prosesi Sakral
Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengembangkan sejumlah instrumen digital. Salah satunya aplikasi Satu Data Jawa Barat atau Sada Jabar yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi persoalan di lapangan.
Penggunaan data tersebut berkaitan erat dengan manajemen talenta karena kebutuhan aparatur dan kapasitas ASN perlu dipetakan secara lebih tepat. Dengan pendekatan tersebut, tata kelola ASN diarahkan agar tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga menghasilkan kinerja yang terukur.
"Mudah-mudahan ASN Jabar betul-betul bisa berdampak dalam pengetahuan yang sesungguhnya," pungkasnya.
Kepala Kantor Regional III BKN Wahyu mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari penguatan kerja sama antarlembaga dalam pengelolaan kepegawaian di wilayah Jawa Barat dan Banten.
Menurut Wahyu, koordinasi diperlukan agar sistem pengelolaan ASN dapat berjalan lebih efektif dan produktif serta memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Bersinergi bersama-sama membangun manajemen ASN untuk Jabar dan Banten yang lebih baik dan produktif. Ujungnya menghadirkan layanan kepada masyarakat yang baik," ujar Wahyu.***