Mediapriangan.com-Sejumlah aktivis mahasiswa, mendatangi kantor Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk DKPP Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis, 5 Desember 2023.
Mereka yang tergabung dalam Wahana Lingkungan dan Pendidikan Sosial (Walpis), Masyarakat Peduli Anggaran (Mapag) dan Serikat Masyarakat Tasikmalaya (Semata), meminta pihak Dinkes menjelaskan secara rinci terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan (alkes).
Dengan kawalan aparat kepolisian dari Polres Tasikmalaya, mereka mendesak Kepala Dinkes untuk secara terbuka menjelaskan proses pengadaan alat kesehatan (alkes) yang diduga syarat permainan serta ada keterlibatan mafia alkes.
Alkes tersebut berupa USG 2D yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan Puskesmas yang notabene ada beberapa Puskesmas sudah menggunakan USG 4D.
"Kami sebelumnya sudah melaporkan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan alkes ini, ke Satreskrim Polres Tasikmalaya. Bahkan sudah mulai ada pemanggilan. Berharap dugaan kasus ini diusut," kata Koordinator aksi, Riyan.
Menurut dia, aksi unjuk rasa tersebut, sebagai bentuk kepedulian mahasiswa kepada Dinkes agar dugaan-dugaan informasi terkait kejanggalan pengadaan alkes ataupun program kesehatan lainnya, bisa terang benderang dan memastikan tidak ada mafia alkes.
"Tadi kami minta berdialog dengan kepala dinasnya, untuk menanyakan langsung, namun sayang tidak hadir di kantor," ujar Riyan.
Lebih lanjut, selain soal alkes, aksi unjuk rasa ini juga untuk menanyakan dasar alasan Dinkes memberhentikan sementara rekomendasi Jamkesmas di rumah sakit umum daerah (RSUD) Singaparna Medika Citrautama (SMC) Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai sangat memberatkan masyarakat kecil.
"Kita minta Dinkes mengembalikan hak kesehatan masyarakat atau yang disebut Jaminan Kesehatan Masyarakat," ucap Riyan.
Disebutkan, berdasarkan informasi yang beredar di lapangan, alasan pemberhentian rekomendasi Jamkesmas tersebut karena besarnya tunggakan pemerintah ke pihak RSUD SMC atas pemberian jamkesmas sebelumnya.
"Kami memang sudah melakukan pemeriksaan silang ke pihak RSUD SMC dan ternyata benar ada tunggakan pemerintah sekitar Rp15 miliar hingga Rp20 miliar," ujar Riyan.